Bisnis.com, JAKARTA - Progres dari program digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum hingga saat ini masih terseok-seok dari target yang dipatok.
Dalam paparan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan program digitalisasi SPBU yang dikerjakan oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Telkomunikasi Indonesia Tbk. ditargetkan pada Agustus 2020 telah mencapai 5.518 SPBU.
Namun, Fanshurullah mengungkapkan, per 12 September 2020 baru sebanyak 5.058 SPBU terpasang automatic tank gauge (ATG) atau 91,7 persen dari target.
Sementara itu, progres terpasang EDC “Link Aja” sebanyak 5.024 SPBU progresnya 91,05 persen, mencatat nomor polisi (nopol) melalui EDC sebanyak 3.183 SPBU atau 57,68 persen dari target.
Adapun, program terdigitalisasi status BAST yakni terntegrasi dengan pusat data, sebanyak 3.575 SPBU progressnya 64,79 persen, sedangkan terdigitalisasi pada dashboard sebanyak 2.383 SPBU atau 43,19 persen, dan terpasang CCTV analytic masih 0 SPBU alias belum ada progress.
"Sejak mulai digitaisasi SPBU, empat kali penyesuaian. Dapat kami sampaikan, sebagai catatan bph tidak terlibat spesifikasi dan anggaran program digitalisasi SPBU," katanya pada Selasa (15/9/2020).
Baca Juga
Program digitalisasi SPBU, kata Fanshurullah, ditujukan untuk meningkatkan akuntablitas data penyaluran BBM kepada pengguna, serta meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan BPH Migas terhadap kegiata pendistribusian BBM di seluruh SPBU.
Fungsi pengawasan tersebut lebih ditujukan untuk SPBU yang menyalurkan BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP).
