Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ini Catatan Pengusaha Otobus jika PSBB Jilid II Diberlakukan

IPOMI meminta ketegasan pemerintah menegakkan hukum dengan jelas dan adil agar kebijakan ini malah menguntungkan pihak ilegal.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 11 September 2020  |  15:55 WIB
Suasana sepi di area keberangkatan antar kota Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Jumat (24/4/2020). Pengelola Terminal Pulogebang menutup operasional layanan bus antar kota antar provinsi (AKAP) mulai 24 April 2020, setelah berlakunya kebijakan larangan mudik dari pemerintah. ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak A
Suasana sepi di area keberangkatan antar kota Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Jumat (24/4/2020). Pengelola Terminal Pulogebang menutup operasional layanan bus antar kota antar provinsi (AKAP) mulai 24 April 2020, setelah berlakunya kebijakan larangan mudik dari pemerintah. ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha bus antarkota antarprovinsi meminta supaya pemerintah tegas menindak angkutan tidak resmi yang beredar pada masa pandemi apalagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar total seperti yang dilakukan pada Maret—April 2020.

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mengatakan bahwa hingga kini belum ada arahan mendetail perubahan kebijakan bagi angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) selama PSBB total jilid II ini. Namun, jika pemerintah sudah memberi keputusan PSBB total sebagai langkah terbaik tentu para operator angkutan umum, termasuk AKAP akan turut sepakat.

"Selayaknya pemerintah belajar dari PSBB yang sudah pernah dilakukan, kalau hanya bisa tegas dan mempertegas yang berizin [untuk tidak beroperasi], tetapi terhadap yang tidak berizin tidak bisa tegas sebaiknya pertimbangkan ulang," jelasnya kepada Bisnis, Jumat (11/9/2020).

Menurutnya, selama PSBB total Maret—April 2020, angkutan umum resmi tidak dapat beroperasi karena mengikuti aturan pemerintah, tetapi angkutan umum tidak resmi bahkan berpelat hitam malah menjadi marak.

Dia meminta ketegasan pemerintah menegakkan hukum dengan jelas dan adil agar kebijakan ini malah menguntungkan pihak ilegal.

Masyarakat, tutur Kurnia, telah bergeser ke moda angkutan nonumum dan belakangan ini belum kembali ke angkutan umum resmi karena kebijakan pemerintah yang tidak jelas dan tidak tegas. "Nah, kalau dilakukan lagi hal serupa sangat-sangat kami sayangkan.

Ironisnya, pemerintah sudah berhasil membuat pergeseran penggunaan angkutan oleh masyarakat dari angkutan resmi ke tidak resmi dan tidak ada penegakan hukum yang jelas.

"Kami selagi tidak atau belum ada arahan detail perihal angkutan umum AKAP terutama dalam PSBB 'rem tangan' ini, akan tetap beroperasi seperti biasa," ujarnya.

Dia juga bercerita okupansi angkutan umum masih anjlok apalagi pengguna angkutan umum untuk rute Jakarta—Jawa Tengah yang biasanya cukup rutin dan digemari penumpang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

otobus bus akap
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top