Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Asosiasi Tol Sentil Pemerintah mengenai Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah seyogyanya konsisten merencanakan pembangunan infrastruktur dan tidak mengalihkan peran perencanaan ini kepada pihak lain.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 07 September 2020  |  20:12 WIB
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan proyek tol Trans Sumatera ruas Palembang-Bengkulu Seksi Indralaya-Prabumulih di Indralaya, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis (3/9/2020). Pembangunan tol sepanjang 65 km tersebut ditargerkan rampung pada 2021. ANTARA FOTO - Nova Wahyudi
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan proyek tol Trans Sumatera ruas Palembang-Bengkulu Seksi Indralaya-Prabumulih di Indralaya, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis (3/9/2020). Pembangunan tol sepanjang 65 km tersebut ditargerkan rampung pada 2021. ANTARA FOTO - Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Jalan Tol Indonesia menyatakan bahwa pemerintah harus konsisten menjalankan rencana pembangunan sesuai dengan ketetapan yang telah dirancang.

Krist Ade Sudiyono, Sekretaris Jenderal ATI dan CEO Toll Road Business Group Astra Infra, menjelaskan bahwa kementerian dan lembaga, sebagai representasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah institusi yang diberi mandat konstitusional untuk merencanakan dan mengadakan proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan publik.

"Itulah sebabnya pemerintah seyogyanya secara konsisten merencanakan pembangunan infrastruktur [solicited] dan tidak mengalihkan peran perencanaan ini kepada pihak lain karena dikhawatirkan akan menimbulkan bias tujuan dan ukuran kelayakan, terutama dari perspektif nilai publiknya," ujarnya melalui siaran pers, Senin (7/9/2020).

Infrastruktur yang dimaksud Ade adalah meliputi infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, maupun infrastruktur publik lainnya.

Sebelumnya, karena keterbatasan anggaran, pemerintah menawarkan model kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Sejumlah proyek yang disepakati kerja samanya oleh pemerintah, merupakan proyek dari prakarsa dunia usaha (unsolicited project).

Model perikatan hukum yang saat ini terjadi di beberapa proyek infrastruktur KPBU ini dinilai ATI merupakan produk dan keputusan politik pemerintah yang harus dijaga karena menyangkut kredibilitas pemerintah.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jalan tol asosiasi jalan tol
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top