Bisnis.com,JAKARTA - Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Stiadi mendukung perjuangan masyarakat petani tembakau terkait penolakan simplifikasi cukai tembakau.
“Sebagian besar masyarakat petani tembakau hidup di daerah pedesaaan. Apabila kebijakan simplifikasi penarikan cukai akan memberatkan petani tembakau, kami mendukung petani tembakau untuk berjuang menolak kebijakan simplifikasi cukai termasuk kenaikan cukai rokok. Jika masyarakat petani tembakau sejahtera, tentu desa tempat perkebunan tembakau dan masyarakat petaninya tinggal, ekonominya akan maju dan sejahtera juga,” paparnya, Jumat (4/9/2020).
Dia sempat beraudiensi dengan Aliansi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Hadir dalam pertemuan tersebutantara lain Ketua APTI Jawa Barat Suryana, Ketua APTI Sumedang Jawa Barat Sutarja, Ketua APTI Nusa Tenggara Barat (NTB) Sahmihuddin dan pengurus APTI NTB Samsurizal.
APTI menolak beragam upaya yang akan menggiring pemberlakukan simplifikasi penarikan cukai rokok pada 2021 karena dianggap menambah beban masyarakat petani tembakau yang sebagian besar hidup di pedesaan.
Padahal saat ini, akibat wabah Covid 19, perekonomian masyarakat termasuk masyarakat petani tembakau di pedesaaan semakin terpuruk.
Sebelumnya, Ketua APTI Nusa Tenggara Barat Sahmihudin menyampaikan bahwa masyarakat petani tembakau menolak simplifikasi cukai, karena akan mematikan perusahaan atau pabrik rokok menengah dan kecil di tanah air.
Baca Juga
Ia melanjutnya, jika perusahaan rokok menengah dan kecil banyak berguguran, penjualan tembakau yang dihasilkan masyarakat petani tembakau di Indonesia akan menyusut.
Jika penjualan tembakau dari perkebunan tembakau nasional menyusut, otomatis akan menyengsarakan dan membahayakan kehidupan ekonomi para petani tembakau.
“Rencana simplifikasi penarikan cukai rokok itu hanya akan menguntungkan satu perusahaan rokok besar dan akan mematikan atau membunuh perusahaan-perusahaan rokok menengah dan kecil nasional. Ini karena pembayaran cukai perusahaan rokok kecil dipaksa masuk ke golongan yang lebih besar. Semula perusahaan rokok itu bayar cukai rokok di golongan IV, misalnya, kalau disimplifikasikan, menjadi tiga golongan, dan ini bayar cukainya jadi lebih mahal.,” papar Sahmihudin.
Lebih lanjut Sahmihudin menjelaskan, jika simplifikasi penarikan cukai dilaksanakan, pemerintah juga akan mengalami kerugian. Menurut Sahmihudin jika banyak perusahaan rokok kelas menengah dan kecil berguguran, jumlah cukai rokok yang ditarik pemerintah juga menjadi kecil.
Selain itu, jika perusahaan rokok menengah dan kecil nasional berguguran, yang tersisa tinggal satu atau dua perusahaan rokok besar. Akan terjadi monopoli baik di bidang produksi maupun penjualan rokok. Pasar ditentukan oleh produsen rokok besar tersebut.
Harga tembakau petani juga dimainkan oleh mereka. Hal ini bertentangan dengan undang-undang antipersaingan usaha tidak sehat. Hal ini pada akhirnya akan merugikan bangsa Indonesia.
“Kami berharap pemerintah menolak desakan dari satu perusahaan rokok besar asing terutama dari Amerika yang meminta segera dilaksanakan simplifikasi penarikan cukai. Pemerintah harus melindungi kepentingan petani tembakau juga industri rokok nasional,” tegas Sahmihudin.
