Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pengembangan sejumlah proyek program pembangkit 35.000 megawatt berpotensi disesuaikan dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2020—2029.
Direktur Mega Project PT PLN (Persero) Ikhsan Asaad mengatakan bahwa draf RUPTL 2020—2029 telah rampung disusun dan telah disampaikan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dikoordinasikan.
Menurutnya, dalam draf RUPTL baru tersebut rencana pembangunan sejumlah pembangkit listrik program 35.000 MW akan dievaluasi kembali dalam rangka penyesuaian dengan turunnya permintaan listrik.
"[Proyek pembangkit] 35.000 MW mungkin kami akan lihat. Kami evaluasi, yang sudah terkontrak tentunya kami akan bicarakan dengan pengembang. Yang belum terkontrak mungkin akan kami evaluasi. Kami mungkin mundurkan setahun, 2 tahun karena supaya bisa menyerap EBT [energi baru terbarukan]," katanya kepada Bisnis, Senin (31/8/2020).
Dia memastikan bahwa dalam draf RUPTL 2020—2029 tersebut, pengembangan proyek EBT akan tetap diutamakan. Hal ini sebagai wujud komitmen PLN dalam memenuhi target pemerintah untuk mencapai bauran EBT 23 persen pada 2025.
"Jadi, kami tetap komitmen capai target EBT 23 persen pada 2025," katanya.
Baca Juga
Adapun, sesuai dengan RUPTL 2019—2028, program 35.000 MW direncanakan selesai pada 2023.
PLN mencatat hingga Agustus 2020, sebanyak 8.382 MW pembangkit dari proyek 35.000 MW telah beroperasi. Realisasi tersebut mencapai 24 persen dari total kapasitas pembangkit yang ditargetkan sebesar 35.540 MW.
Proyek yang telah memasuki tahap konstruksi sebesar 19.067 MW atau 54 persen dari total kapasitas, sedangkan proyek yang sudah terkontrak, tetapi belum mulai proses pembangunan mencapai 6.528 MW (18 persen), yang dalam tahap perencanaan dan pengadaan sebesar 1.563 MW (4 persen).
Sebelumnya, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu memperkirakan sejumlah proyek pembangkit 35.000 MW akan kembali mengalami pergeseran waktu commercial operation date (COD) agar tidak membebani lebih jauh operasional PLN. Hal ini merupakan akibat turunnya permintaan listrik sebagai dampak pandemi Covid-19.
Untuk memetakan proyek mana saja yang akan mengalami penyesuaian, Kementerian ESDM akan melihat usulan RUPTL baru dari PLN.
Kementerian ESDM juga memproyeksikan konsumsi listrik hingga akhir tahun ini akan minus 6,25 persen dibandingkan dengan realisasi sepanjang 2019 sebagai dampak pandemi Covid-19.
Indonesia harus membentuk otoritas pengelolaan limbah baru dengan bantuan teknis dalam kebijakan dan pembiayaan proyek dari Inggris.
