Pandangan Resesi Versi Para Petinggi, dari Mahfud MD, Luhut hingga Sri Mulyani

Bisnis.com, JAKARTA - Akhirnya risiko resesi yang ramai dibicarakan sepanjang tiga bulan terakhir menjadi nyata setelah sejumlah petinggi di pemerintahan Joko Widodo memberikan sinyal tegas selama seminggu terakhir. 

Semula, publik dalam negeri ramai membicarakan negara-negara lain yang masuk ke jurang resesi - Singapura, Jepang, Filipina dan lainnya - kini giliran Indonesia yang siap bergabung dalam jurang tersebut.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Menko Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD.

Dalam pertemuan dengan seniman dan budayawan Yogya, Sabtu (29/8/2020), Mahfud memastikan ekonomi Indonesia akan mengalami resesi pada kuartal III/2020.

Secara teknikal, resesi ekonomi diartikan jika ekonomi suatu negara telah mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut dan Indonesia telah mencatat kontraksi sebesar -5,32 persen pada kuartal II/2020.

Pada kuartal III/2020, Mahfud mengungkapkan ekonomi Indonesia akan masuk ke zona resesi.

"Dipastikan hampir 99,99 persen akan terjadi resesi di Indonesia, sekarang ini kita akan minus 2,2 - 0,5 persen," kata Mahfud, Sabtu (29/8/2020).

Dia menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan karena resesi tidak berarti krisis. Mahfud mencontohkan negara Singapura yang mengalami resesi tetapi ekonominya tetap berjalan dan menuju pemulihan. Menurutnya, Indonesia akan melakukan hal yang sama.

"Pemerintah sudah siap menghadapi resesi dengan mengeluarkan perpres 82 tahun 2020, tentang penanggulangan Covid-19 dan PEN," katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2020 akan berada di rentang minus 2 persen hingga 0 persen.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 diproyeksi berada di kisaran minus 1,1 persen hingga positif 0,2 persen.

"Kami sangat hati-hati bahwa kuartal III untuk bisa masuk ke zona nol persen itu butuh perjuangan yang luar biasa berat," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Hal itu karena, menurut Sri Mulyani, beberapa kegiatan masyarakat dan ekonomi ternyata tidak mengalami akselerasi yang cepat pada Juli meskipun sudah terdapat pembalikan di beberapa sektor.

"Kalau lihat per sektor, kita lihat terekam dari kegiatan pembayaran pajaknya," ujarnya.

Dia menyebutkan untuk industri pengolahan masih terkontraksi pada Juli namun lebih baik dibandingkan Juni dan Mei.

Kendati demikian, Sri Mulyani masih optimistis. Di dalam rapat kerja dengan Komisi XI, dia berharap konsumsi dapat didorong ke zona positif, meskipun cukup berat.

"Konsumsi masih belum tunjukkan pemulihan dan kita masih ada waktu 1,5 bulan di kuartal III/2020," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, serapan belanja pemerintah diharapkan lebih baik pada kuartal III/2020.

Upaya untuk mengalihkan fokus disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, resesi atau tidak bukan persoalan.

"Tetapi yang paling penting kita jaga kehidupan masyarakat dengan social safety net dan kemudian kita menjaga agar pertumbuhan tetap terlihat," ujar Airlangga, Minggu (30/8/2020).

Menurutnya, ekonomi 215 negara di dunia memasuki teritori negatif akibat dampak pandemi.

Airlangga menegaskan pemerintah terus berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2020 setelah pertumbuhan ekonomi negatif 5,3 persen pada kuartal II/2020.

Bukan Akhir Segalanya

Perekonomian Indonesia yang terancam mengalami resesi pada tahun ini, dinilai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bukanlah akhir segalanya.

Dia mengatakan, pemerintah akan berupaya agar pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 dapat mendekati 0 persen. Meskipun demikian dia tidak menutup kemungkinan, capaian pertumbuhan ekonomi pada Juli-September bisa berada pada level negatif.

“Kami akan berusaha kuartal III/2020 ini pertumbuhan ekonomi mendekati 0 persen atau minus 0 koma sekian. Tapi kalau itu [resesi] terjadi, maka itu bukan akhir dari segalanya,” katanya, dalam kickoff Program Bank Indonesia dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Minggu (30/8/2020).

Dia mengatakan, dalam diskusinya dengan Bank Dunia (World Bank) pada Sabtu (30/8/2020) malam, Indonesia dinilai sudah berada pada jalur yang tepat daalam melakukan pemulihan ekonomi. Dia pun menyebutkan bahwa strategi yang dilakukan Indonesia, menurut Bank Dunia sudah sesuai dengan harapan.

“Kita jangan mau ditakut-takuti dengan hal yang buruk terutama pertumbuhan ekonomi yang negatif di kuartal III ini. Yang jelas kami akan berusaha sekuat-kuatnya,” jelasnya.

Dia pun meyebutkan, kunci pemulihan ekonomi pada kuartal III/2020 ada pada kekompakan, kerja sama antarpihak dan semangat memacu inovasi.

Ekonom senior dari Universitas Indonesia yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan Chatib Basri menuturkan selama vaksin belum tersedia, ekonomi domestik harus berjalan di bawah 100 persen.

Dia melihat ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini masih akan mengalami perlambatan.

"Dengan kondisi ini, maka pemulihan akan berbentuk U, bukan V," ujarnya.

Serapan Minim

Ketika ekonomi hampir dipastikan mengalami resesi, masalah serapan anggaran masih jadi duri di dalam daging.

Minggu lalu,(24/8/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN baru mencapai Rp 174,79 triliun per 19 Agustus 2020 atau setara dengan 25,1 persen dari total anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

Sri Mulyani mengakui eksekusi program-program baru yang dimasukkan ke dalam PEN cukup menantang dan membutuhkan waktu.

Salah satu kendala utamanya adalah masalah data penerima subsidi yang belum tersedia atau kesesuaian nama dan lain sebagainya.

"Untuk akselerasi dari program existing, sekarang terus dilakukan percepatan. Karena banyak program yang memang sampai Desember," kata Sri Mulyani.

Untuk belanja pemerintah, dia melihat belanja barang di Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak bisa dilaksanakan karena adanya pemangkasan belanja dinas. Namun, dia mengatakan belanja modal masih bisa diakselerasi, terutama di dalam kementerian dengan anggaran besar.

Untuk mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah mengandalkan bansos untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Di tempat terpisah Menko Airlangga mengungkapkan serapan anggaran PEN sebenarnya meningkat hingga 18 persen atau lebih baik dari semester pertama yang hanya Rp124,6 triliun.

"Per Agustus ini sudah naik menjadi Rp 173,98 triliun atau naik 18 persen," ujar Airlangga dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Istana, Senin (24/8/2020).

Ke depan, dia yakin serapannya akan meningkat. Pasalnya, pemerintah akan mendorong belanja yang terkait dengan bantuan langsung tunai berupa bantuan presiden untuk UMKM produktif dan subsidi upah bagi pekerja dan buruh bergaji kurang dari Rp5 juta per bulan.