Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia mendesak agar pemerintah segera merealisasikan bantuan modal kerja bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Skema modal kerja yang menyasar pelaku usaha ultramikro sendiri mendapat apresiasi karena dinilai dapat memacu produktivitas pelaku usaha.
“Namun, bantuan itu mohon disegerakan. Pengusaha UMKM sudah banyak yang mati suri. Jika bantuan terlambat, saya khawatir ongkos memulihkan ekonomi, khususnya di level UMKM, akan jauh lebih besar ketimbang stimulus itu sendiri. Belum lagi implikasi sosial yang menyertainya,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Jose Rizal melalui siaran pers, Senin (24/8/2020).
Dia mengapresiasi niat pemerintah memberi perhatian khusus kepada UMKM mengingat dampak Covid-19 yang besar terhadap sektor ini. Meski demikian, Jose mengemukakan bahwa pencairan bantuan cenderung masih lambat.
“Penyalurannya masih lambat dan belum dirasakan langsung oleh pengusaha UMKM. Kami harap pemerintah lebih proaktif mendata UMKM serta menyederhanakan proses untuk mendapatkan bantuan,” tuturnya.
Dia mengusulkan agar pemerintah dapat lebih proaktif menggandeng asosiasi pelaku usaha dalam mendata penerima stimulus, terutama asosiasi yang memayungi usaha berskala mikro, kecil, dan menengah.
Baca Juga
Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengemukakan bahwa pendataan untuk penerima bantuan modal kerja bagi ultramikro melibatkan perbankan untuk menjaring calon nasabah dan juga keterlibatan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait.
Dari total 12 juta pelaku usaha yang ditargetkan menerima bantuan, dia menyebutkan bahwa 9,1 juta pelaku usaha telah menerima bantuan sebesar Rp2,4 juta per akhir September mendatang.
“Kami harap pendataan bisa lancar dari daerah, kementerian dan lembaga lain, serta dari koperasi. Harapan kami akhir September tersalur ke 9,1 juta penerima,” ujar Rully, Senin (24/8/2020).
