Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Begini Upaya yang Dilakukan Pemerintah Menekan Biaya Logistik

Guna menurunkan biaya logistik, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 17 Agustus 2020  |  16:11 WIB
Ilustrasi aktivitas bisnis angkutan barang Pelni.  - Dok. Pelni
Ilustrasi aktivitas bisnis angkutan barang Pelni. - Dok. Pelni

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencanangkan dalam RPJMN 2020—2024 untuk menekan biaya logistik dari yang berada di level 23,2 persen turun menjadi 18 persen pada 2024.

Sejumlah langkah disiapkan, salah satu langkahnya melalui pembentukan national logistic ecosystem (NLE) serta memasukkan Indonesia dalam rantai pasok dunia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Agung Kuswandono mengatakan bahwa salah satu kekhawatiran Indonesia adalah posisi penilaian ease of doing business yang masih di papan tengah, apalagi ketika dibandingkan dengan negara Asean lain Indonesia cukup tertinggal.

"Mesti berbenah, harus berbenah lebih baik lagi, Indonesia sangat memprihatinkan meski potensi berkembang besar, grade negara investasi sudah sampai ke sana, Indonesia sudah dianggap tempat aman berinvestasi," paparnya, Senin (17/8/2020).

Dia juga menyoroti masalah biaya logistik yang relatif masih tinggi dibandingkan dengan negara Asean, apalagi dengan Asia termasuk dunia. Indonesia masih jauh tertinggal.

Menurut Agung, bisa jadi masalahnya ada pada teknologi, infrastruktur, atau sumber daya manusia (SDM). Biaya logistik, tuturnya, harus dibicarakan lebih mendetail agar indonesia bisa lebih baik.

"Tantangan ini kami hadapi dan selesaikan sehingga beberapa tahun ke depan [Indonesia] jadi negara yang mampu sebagai maritim terbesar di dunia. Biaya logistik 23,2 persen RPJMN 2020 lalu biaya logistik negara lain sudah sampai ke 4—5 persen," katanya.

Agung menegaskan bahwa guna menurunkan biaya logistik, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan karena kelemahan selama ini adalah kebiasaan masing-masing yang membuat tidak berkesinambungan.

Dia mengemukakan bahwa pemerintah menyiapkan NLE, sebuah platform integrasi bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga kebutuhan dokumen dapat dilakukan dalam sekali isi dengan prinsip berbagi data.

Langkah ini dimulai di Pelabuhan Batam dan akan dilanjutkan ke sejumlah pelabuhan hub lain, seperti Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, hingga Sorong.

Di sisi lain, Agung menjelaskan bahwa pemerintah juga mencanangkan Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok global. "Kalau bermain di wilayah Indonesia, Asean, kikta bukan jadi negara maritim terbesar dunia, ini harus kita tunjukkan kita mampu," tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

rantai pasok biaya logistik
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top