Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

RAPBN 2021: Transfer Daerah dan Dana Desa Dipatok Rp796,3 Triliun

Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada enam langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk merealisasikan Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 14 Agustus 2020  |  14:55 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya pada masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya pada masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah siap menganggarkan transfer daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp796,3 triliun pada rancangan APBN 2021.

"Pada 2021, anggaran TKDD direncanakan sebesar Rp796,3 triliun," ujar Presiden Joko Widodo saat membacakan Nota Keuangan RAPBN 2021, Jumat (14/8/2020).

Jokowi mengungkapkan ada enam langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk merealisasikan TKDD tersebut, yaitu:

Pertama, pemerintah mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.

Kedua, pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, 13 jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi dampak Covid-19.

"Ketiga, pemerintah mengarahkan 25 persen dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM," jelasnya.

Keempat, pemerintah memfokuskan penggunaan dana insentif daerah (DID) untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM.

Kelima, pemerintah melakukan refocusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK fisik yang bersifat reguler dan penugasan.

Keenam, Jokowi mengungkapkan dana alokasi khusus (DAK) non-fisik juga mendukung penguatan SDM pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar, serta tambahan sektor strategis lainnya, seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, serta dana pelayanan ketahanan pangan.

Ketujuh, mempertajam alokasi dana desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas, seperti: teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata, dan mendukung ketahanan pangan.

"Dalam lima tahun terakhir, hasil dari pemanfaatan anggaran TKDD telah dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta persalinan yang dibantu oleh
tenaga kesehatan," jelasnya.

Jokowi juga mengungkapkan tingkat kesenjangan di wilayah perdesaan juga menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,316 pada 2016 menjadi 0,315 pada 2019.

"Demikian juga dengan persentase penduduk miskin di perdesaan, turun dari 13,96% pada 2016 menjadi 12,60 persen pada 2019," kata Jokowi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi RAPBN Nota Keuangan RAPBN 2021 Nota Keuangan 2021
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top