Dari Zaman Reformasi hingga Zaman Covid-19
Bisnis.com, JAKARTA - Setelah resesi global pada 1982, arah ekonomi Indonesia mulai sedikit bergeser. Sektor nonmigas yang sebelumnya menjadi anak tiri mulai diperhatikan.
Ekspor dan impor, reformasi pajak hingga investasi berbasis industri terus didorong. Tak heran hingga 1996 kondisi ekonomi Indonesia relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi rata-rata bisa di atas 6 persen.
Thee Kian Wie, ekonom senior dalam The Soeharto Era & After: Stability, Development and Crisis 1966 – 2000 menulis bahwa perkembangan positif tersebut tak lepas dari peran tim ekonomi Orde Baru. Pertumbuhan sektor manufaktur menjadi salah satu yang paling cepat di kawasan.
Pada tahun 1995, World Bank bahkan mencatat bahwa manufaktur Indonesia masuk tujuh kekuatan manufaktur terbesar di antara negara-negara berkembang. Pertumbuhan manufaktur ini menunjukkan bahwa transformasi struktur perekonomian Indonesia mulai berjalan.
Sebagai perbandingan jika pada 1969 peran manufaktur hanya 9,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pada 1995 kontribusi manufaktur ke PDB melesat ke angka 24,2 persen. Sebaliknya kontribusi sektor pertanian yang semula 49,3 persen pada 1969 hanya tersisa 17,2 persen pada 1995.
Namun demikian, perubahan struktur perekonomian ini tidak menjadi jaminan, stabilitas ekonomi Indonesia rupanya tidak bisa menahan tensi politik dari gerakan anti-Soeharto yang mulai memanas pada tahun 1996-an. Salah satu perisitiwa yang cukup menohok rezim Orde Baru penyerangan kantor PDI Pro Mega pada tanggal 27 Juli 1996
Dokumen APBN 1996/1997 secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa penigkatan tensi politik ikut menjalar ke aktivitas ekonomi. Pada periode tersebut, pemerintah menghadapi overheated economy atau suhu ekonomi yang memanas. Inflasi meroket 8,86 persen pada 1995/1996.
Sementara itu, defisit transaksi berjalan juga membengkak menjadi US$6,9 miliar dari sebeluknya yang hanya sekitar Rp3 miliar. Kondisi ini semakin parah pada periode-periode setelahnya, apalagi munculnya krisis finansial secara global.
Seperti banyak diulas oleh para ekonom hingga akademisi, krisis finansial pada 1997 benar-benar menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru cukup rapuh. Pemerintah sampai harus ngutang ke IMF buat stabilisasi ekonomi.
Presiden ke-2 RI Soeharto didampingi Wakil Presiden BJ Habibie menyatakan mundur dari jabatannya di istana Negara, Jakarta/Istimewa
Sementara bagi "The Old General", untuk pertama kalinya, dia harus menghadapi tantangan yang cukup serius bagi kelangsungan pemerintahannya yang sudah berumur tiga dasawarsa.
Persoalan merosotnya kinerja ekonomi ibarat membuka kotak pandora. Masalah lainnya, terutama praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang dipraktikan orde daripada Soeharto dan kroni-kroninya mulai mengemuka ke publik.
Puncaknya krisis ekonomi terjadi cukup dalam, inflasi tembus di angka 77,6 persen, ekonomi minus 13,7 persen, kerusuhan sosial, demonstrasi dimana-mana dan Soeharto lengser keprabon setelah 32 tahun berkuasa.
Thee Kian Wie kembali menyinggung bahwa krisis finansial di Asia & terhempasnya ekonomi Indonesia akibat imbas krisis itu menunjukkan betapa pentingnya good governance, yang ironisnya pernah dianggap tidak relevan oleh para ekonom.
"Indonesia memiliki sistem hukum yang lemah dan ketinggalan zaman, tidak efisien, birokrasi yang korup serta tidak adanya demokrasi,” tulis dia dalam artikel yang sama.
Meniti Reformasi
Reformasi bergulir setelah Soeharto tumbang. Demokratisasi dan desentralisasi menjadi isu utama sepanjang era awal reformasi. Upaya menata ekonomi juga menjadi prioritas karena Orde Baru mewariskan krisis yang sulit untuk ditangani.
Di satu sisi, Indonesia juga masih terikat dengan Dana Moneter Internasional alias IMF. Pada Oktober 1997, Orde daripada Soeharto telah menandatangani Letter of Intent (LOI) yang berlangsung selama 5 tahun. Perjanjian itu mau tak mau mengharuskan pemerintah Indonesia "patuh" dengan syarat-syarat yang diberikan IMF.
Peneliti CSIS Haryo Aswicahyono dan David Christian dalam Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016 menulis dalam perjanjia, IMF itu mensyaratkan agenda reformasi struktural, serta sejumlah langkah ke arah stabilisasi makroekonomi serta perbaikan kesehatan sistem finansial.
Persyaratan IMF antara lain juga mencakup penghapusan monopoli cengkeh, serta penghapusan segala bentuk subsidi pemerintah untuk industri yang dianggap tidak layak secara ekonomi, seperti proyek mobil nasional Timor dan industri pesawat terbang.
Namun demikian, momentum paling penting dalam perekonomian pasca Soeharto adalah lahirnya UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU 33/2004 Otonomi Daerah, dan UU Tindak Pidana Korupsi. Empat undang-undang ini merupakan pijakan utama bagi pemerintah untuk mewujudkan good governance.
Sementara di bidang ekonomi, tantangan yang paling besar era reformasi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas dengan mendorong sektor manufaktur.
Dalam catatan Bisnis, setelah sempat menembus angka 6 persen 2010 – 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia merangsut menyusut. Pada tahun 2013 misalnya, pertumbuhan ekonomi hanya mampu tumbuh di angka 5,78 persen dan terus berangsur menyusut hingga mencapai titik nadir pada tahun 2015 dengan realisasi sebesar 4,8 persen
Namun demikian, sejak tahun 2016, angka pertumbuhan ekonomi mulai berangsur membaik. Pada tahun itu, PDB tercatat sebesar 5,02 persen, tren peningkatan pertumbuhuan ekonomi itu berangsur membaik pada 2017 menjadi 5,07 persen, tahun 2018 5,17 persen dan pada 2019 meski terjadi tekanan dari eksternal, kinerja ekonomi berhasil tumbuh di angka 5,02 persen.
Tahun 2020 merupakan tantangan berat, pandemi Covid-19 telah menyerang semua sendi ekonomi. Konsumsi turun, investasi anjlok, dan ekspor - impor rontok. Alhasil, kinerja ekonomi pada kuartal II/2020 tercatat minus hingga 5,32 persen. Resesipun sudah datang di depan pintu.
Namun demikian, kondisi ini juga dimaknai beragam oleh publik. Ada yang menyebut ini adalah murni imbas dari pelemahan ekonomi akibat pandemi, tetapi ada juga yang beranggapan mau ada pandemi atau tidak, kondisi ekonomi Indonesia memang sudah rapuh.
Transformasi ekonomi menjadi kata kunci. Ketergantungan terhadap komoditas harus dikurangi. Pemerintah juga perlu belajar dari sejarah. Jangan sampai mengulang kesalahan masa lalu dalam menangani krisis. Di sini, tangan dingin tim ekonomi Jokowi dinanti. Dirgahayu Indonesia! Merdeka!
_1684235555.jpg?w=348&h=261)
