Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ikatsi : Usut Tuntas Impor Tekstil Nonprosedural Melalui Batam!

Impor nonprosedural telah menyebabkan pasar domestik dibanjiri produk murah yang menekan kinerja industri tekstil dan produk tekstildalam negeri.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 12 Agustus 2020  |  06:10 WIB
Ilustrasi: Barang bukti produk tekstil hasil tindak pidana kepabeanan diperlihatkan saat konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (2/11). - ANTARA/Hafidz Mubarak A.
Ilustrasi: Barang bukti produk tekstil hasil tindak pidana kepabeanan diperlihatkan saat konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (2/11). - ANTARA/Hafidz Mubarak A.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha sektor pertekstilan nasional mendesak pemerintah agar mengusut tuntas kasus importasi tekstil menyusul temuan impor nonprosedural melalui Batam beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (Ikatsi) Suharno Rusdi menyatakan bahwa aksi impor tersebut telah menyebabkan pasar domestik dibanjiri produk murah yang lantas menekan kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri.

Dia bahkan menyebutkan bahwa tidak sedikit perusahaan yang gulung tikar dan melakukan aksi pemutusan hubungan kerja pada karyawan dalam 5 tahun terakhir.

"Perbedaan harganya bisa sampai 50 persen karena importasi yang dilakukan mafia ini tidak membayar bea masuk dan pajak dengan benar, padahal harga asal negaranya saja sudah dumping,” kata Rusdi melalui siaran pers, Selasa (11/8/2020).

Ikatsi, menurutnya, telah meminta agar Kejaksaan Agung membersihkan oknum-oknum terkait mafia impor di beberapa kementerian.

Suharno menuturkan bahwa pelaku importasi nonprosedural juga melakukan lobi kebijakan untuk melegalkan praktiknya melalui peraturan.

“Kami memang melihat ada praktik underinvoice, transshipment, hingga rembesan barang dari wilayah berikat, tapi jangan lupa juga bagaimana mafia ini melakukan lobi kebijakan untuk melegalkan praktiknya melalui peraturan," ujarnya.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil menyatakan bahwa pelanggaran prosedur kepabeanan dalam kasus importasi tekstil sudah berlangsung lama.

Menurut dia, sebelumnya pelanggar menggunakan modus impor borongan dan penyalahgunaan angka pengenal importir produsen (API-P). Pelanggar pun beralih ke pusat logistik berikat (PLB) kala Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) dibentuk pada 2017.

"Sekarang tekstil ditutup lari ke impor borongan lagi," kata Rizal.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tekstil impor ilegal
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top