Bisnis.com, JAKARTA - Surat keterangan tes Covid-19 baik melalui PCR maupun rapid test dinilai tidak berguna dan hanya menjadi kelengkapan administratif. Pemerintah diharapkan agar segera menghapusnya dari syarat naik pesawat.
Pengamat penerbangan sekaligus Anggota Ombudsman Alvin Lie menyatakan sejauh ini persyaratan surat keterangan hanya sebatas menjadi kelengkapan administrasi bagi calon penumpang angkutan udara.
"Surat keterangan tes Covid-19 tidak ada gunanya, hanya kelengkapan administratif. Selama ini Indonesia sudah menyalahgunakan hasil tes Covid-19 jadi sekedar syarat administratif," paparnya kepada Bisnis.com, Jumat (7/8/2020).
Dia mempertanyakan efektivitas surat keterangan hasil Rapid dan PCR test ini, berlaku 14 hari seolah-olah penumpang aman setelah dites. Padahal, hasil tes hanya menunjukkan kondisi saat seseorang dites dan 1 jam setelahnya bisa saja berbeda hasilnya.
Menurutnya, niat mencegah penyebaran Covid-19 tidak bisa sekedar tes saja, tes ini harus ada rangkaian strategi penghentian penyebaran virus. Pasalnya, tes Covid-19 berkaitan dengan pencegahan, pelacakan, karantina, dan perawatan pasien.
"Indonesia terobsesi dengan tes dan tidak ada kelanjutannya. Terbukti, orang punya hasil tes Rapid dan PCR negatif, ternyata setelah dicek positif, karena berlaku 14 hari, landasan ilmiahnya apa," tegasnya.
Baca Juga
Dia menegaskan penggunaan rapid dan PCR test tidak bisa digunakan sebagai syarat administratif, seharusnya menjadi pencegahan penyebaran Covid-19 secara konsekuen.
Menurutnya, sayangnya pada sektor transportasi lainnya yang penting protokol kesehatan, suhu tubuh dicek, pakai masker, atur jarak, minimalkan kontak, itu saja dirasa sudah cukup.
Alvin mengatakan untuk apa memiliki hasil tes negatif tetapi saat dicek suhu tubuh di bandara 38 derajat celcius. Ujungnya, tetap tidak diizinkan masuk bandara, makna hasil test rapid jadi tidak ada.
Untuk diketahui Gugus Tugas sudah dibubarkan, Presiden membentuk komite baru yang membawahi Satuan Tugas. Sementara itu, aturan mengenai surat keterangan bebas Covid-19 ada pada SE No. 9/2020 keluaran lembaga tersebut.
