Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melihat tantangan utama integrasi angkutan publik pasca pandemi Covid-19 dan di masa adaptasi kebiasaan baru ini, yakni meningkatkan integrasi fisik ke wilayah kota penyangga DKI Jakarta.
Kepala Hubungan Masyarakat BPTJ Budi Rahardjo menyatakan ke depan yang menjadi tantangan adalah bagaimana meningkatkan integrasi secara fisik terutama menyangkut kondisi angkutan umum yang ada di wilayah penyangga.
"Sesuai dengan amanat RITJ [Rencana Induk Transportasi Jabodetabek] seharusnya menjadi kewajiban bagi semua pemerintah daerah di wilayah penyangga untuk memperbaiki layanan angkutan umumnya yang mengarah pada integrasi dengan angkutan umum lintas wilayah seperti Transjabodetabek, KRL Commuter, dan MRT," paparnya kepada Bisnis.com, Selasa (4/8/2020).
Namun, menurutnya, pada kenyataannya hingga saat ini kondisi integrasi fisik di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah daerah di wilayah penyangga DKI Jakarta sejauh ini masih minim melakukan upaya-upaya perbaikan angkutan umum perkotaan di wilayah masing-masing.
Kemungkinan masalah klasik yang dihadapi adalah ketiadaan anggaran. Meskipun demikian, Budi menuturkan sebenarnya yang paling krusial adalah masih kurangnya niat baik dari masing-masing pemimpin daerah.
"Menyikapi kondisi yang tersebut, salah satu yang menjadi prioritas BPTJ ke depan adalah bagaimana mendorong daerah mulai membenahi angkutan umumnya," katanya.
Baca Juga
BPTJ telah meminta daerah untuk melakukan identifikasi kebutuhan anggaran yang nantinya akan diupayakan dukungan subsidi oleh Pemerintah Pusat. Gambaran umum kondisi angkutan umum massal di masing-masing wilayah Bodetabek sebagai penyangga DKI Jakarta adalah terselenggara dengan sistem Bus Transit dan pengelolaannya oleh badan usaha.
Dengan demikian, diharapkan akan menjadi feeder angkutan umum massal lintas wilayah di Jabodetabek yang terintegrasi secara fisik maupun sistem (pembayaran). Tentunya, bus transit ini tetap mengedepankan protokol kesehatan.
Selain integrasi fisik, integrasi antarmoda juga bicara soal integrasi secara sistem pembayaran. BPTJ terangnya, sejak 2018 telah cukup intensif untuk mengupayakan integrasi sistem pembayaran angkutan umum massal.
