Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Genjot Daya Beli Masyarakat, Pengusaha Dukung Wacana Subsidi Gaji

Pemerintah berencana memberikan subsidi gaji bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemangkasan gaji oleh perusahaan yang tak mampu membayar penuh pekerjaannya.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 04 Agustus 2020  |  18:45 WIB
Sejumlah buruh pabrik pulang kerja di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/4/2020). - ANTARA FOTO/Fauzan
Sejumlah buruh pabrik pulang kerja di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/4/2020). - ANTARA FOTO/Fauzan

Bisnis.com, JAKARTA-Kalangan pengusaha menyambut baik wacana pemberian subsidi gaji yang tengah digodok pemerintah. Kebijakan ini dinilai dapat mendorong daya beli masyarakat dan mengoptimalisasi aktivitas ekonomi.

“Kami mendukung hal ini karena akan sangat membantu para pekerja dan meningkatkan daya beli. Kami usulkan kebijakan ini bisa berjalan dengan mengacu pada data BPJS karena pekerja formal telah terdata,” kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani saat dihubungi, Selasa (4/8/2020).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit mengusulkan agar pemberian bantuan harus merujuk pada sejumlah kriteria.

Menurutnya, bantuan bakal lebih berdampak signifikan jika disalurkan kepada penduduk dengan penghasilan rendah atau yang berada di sektor informal.

“Perlu ada kriteria untuk penerima bantuan, setidaknya ke yang berpenghasilan rendah. penyaluran bisa mengacu pada 96,8 juta orang yang iuran jaminan kesehatannya mendapat subsidi dari pemerintah. Dengan demikian mereka bisa tetap memenuhi kebutuhan,” kata Anton.

Di sisi lain, dia pun memberi catatan bahwa penyaluran berbagai bantuan sosial tetap perlu diiringi dengan penanganan Covid-19 dan penegakan protokol kesehatan yang ketat.

Menurutnya, penyaluran bantuan tetap harus dilihat sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan kompensasi atas terdampaknya pendapatan masyarakat akibat pembatasan aktivitas ekonomi kala masa adaptasi baru.

Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede mengatakan bahwa pemerintah berencana memberikan subsidi gaji bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemangkasan gaji oleh perusahaan yang tak mampu membayar penuh pekerjaannya.

"Begitu banyak perusahaan-perusahaan ini yang memang masih mempekerjakan tapi sebetulnya gaji mereka itu sudah sangat sangat sangat kecil sekali ya," kata Raden dalam sebuah webinar, Senin (3/8/2020).

Raden mengemukakan bahwa pemotongan gaji yang dilakukan oleh perusahaan karena pandemi bisa sangat besar. Dia menyebut ada pekerja yang hanya menerima seperempat atau sepertiga gaji dari yang biasanya diterima dalam waktu normal.

Meski demikian, Raden tidak menampik upaya untuk mewujudkan program ini perlu kerja sama antar stakeholder. Apalagi, ada kebutuhan sinkronisasi data supaya kebijakan yang dibuat pemerintah tepat sasaran.

Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa Komite tengah menyisir data-data dari BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna mengukur pekerja yang kehilangan gajinya akibat pandemi Covid-19.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

insentif pekerja Virus Corona
Editor : David Eka Issetiabudi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top