Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kepala BKPM: 16 Juta Orang Indonesia Butuh Lapangan Kerja

Saat ini, ada sebanyak 7 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan, sementara per tahunnya bertambah sekitar 2,5 juta angkatan kerja baru. Menurut Kepala BKPM, solusinya adalah investasi.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 30 Juli 2020  |  14:53 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mangatakan percepatan investasi menjadi kunci penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Saat ini, Bahlil menyebut ada sebanyak 7 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan, sementara per tahunnya bertambah sekitar 2,5 juta angkatan kerja baru.

Kemudian, angka pengangguran juga bertambah karena pekerja yang mengalami PHK selama masa pandemi Covid-19. Sehingga menurut Bahlil, ada sekitar 16 orang yang membutuhkan lapangan kerja saat ini.

"Sekarang rakyat Indonesia butuh 16 juta lapangan pekerjaan, untuk menciptakan lapangan kerja, rumusnya cuma satu, yaitu investasi," katanya, Kamis (30/7/2020).

Namun demikian, Bahlil menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan atau kendala dalam mempercepat realisasi investasi, mulai dari aturan yang timpang tindih, harga lahan dan buruh yang lebih mahal dibandinkan dengan negara Asean lainnya.

Bahlil mengatakan, harga tanah di Indonesia rata-rata adalah sebesar Rp4 juta per meter, sementara di Vietnam hanya berkisar Rp1,1 juta per meter.

Kemudian, imbuhnya, harga buruh di Indonesia 4,5 persen lebih mahal dibandingkan dengan negara Asean lainnya, ditambah kenaikan upah buruh berkisarar 8 persen setiap tahunnya.

Tah hanya itu, investasi juga terhambat dengan adanya aturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk perizinan lingkungan yang dinilai sangat rumit.

Oleh karenanya, Bahlil mengatakan omnibus law adalah suatu keharusan untuk mereformasi aturan-aturan yang menghambat investasi tersebut.

"Omnibus law adalah kewajiban, negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand sudah reform duluan, Singapura sudah reform sejak lama, kita terlambat," tuturnya.

Menurutnya, jika omnibus law RUU Cipta Kerja tidak disegerakan, maka dipastikan seluruh perguruan tinggi di Indonesia akan menghasilkan pengangguran intelektual karena pemerintah tidak tersedianya lapangan kerja.

"Mau tidak mau harus ada perubahan, UU Cipta Kerja adalah instrumen untuk mendatangkan investasi dan menciptakan lapangan kerja," jelas Bahlil.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bkpm lapangan kerja cipta kerja
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top