Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara bertahap terus membangun jalan paralel perbatasan Indonesia—Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan jalan perbatasan bernilai strategis karena di samping fungsi pertahanan dan keamanan negara juga sekaligus membuka dan menumbuhkan ekonomi kawasan perbatasan.
“Pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya untuk gagah-gagahan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan dengan menciptakan embrio pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan,” katanya melalui siaran pers, Selasa (28/7/2020).
Jalan paralel perbatasan Kalbar memiliki panjang 811,32 km yang terbagi menjadi dua yakni 607,81 km berstatus jalan nonnasional dan 203,51 km jalan nasional. Hingga Juli 2020, jalan paralel sepanjang 811,32 km tersebut telah tembus seluruhnya dari Temajok hingga batas Provinsi Kalbar/Kaltim.
Rata-rata seluruh jalan memiliki lebar minimal 6 meter dan ruang milik jalan (rumija) antara 15 meter—25 meter. Dari seluruh jalan yang telah tembus, saat ini kondisinya sudah teraspal sepanjang 318,89 km (39,30 persen), lapisan agregat sepanjang 195,96 km (24,15 persen), dan masih berupa perkerasan tanah 296,47 km (36,54 persen).
Sementara itu, pengaspalan dan perbaikan jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar sampai 2024 membutuhkan anggaran Rp3,5 triliun, sedangkan untuk pengaspalan jalan terkait di Kalimantan Timur sampai 2026 dibutuhkan anggaran Rp4,5 triliun.
Baca Juga
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalbar Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Herlan Hutagaol mengatakan bahwa seluruh ruas yang masih berupa hutan dari Temajok—Aruk—Badau—Putusibau—Naga Era—Batas Kaltim telah dibuka oleh Zeni TNI Angkatan Darat.
"Namun, masih terdapat badan jalan di beberapa ruas yang sudah dibuka TNI masih belum memenuhi syarat grade-nya sehingga memerlukan perbaikan alignement baik vertikal maupun horizontal. Jadi, secara bertahap akan kami perbaiki sesuai ketentuan maksimal kelandaian untuk jalan nasional," kata Herlan.
