Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi itu sekaligus mencatat bahwa empat tahun berturut-turut Kementan dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan kredibel, transparan serta sesuai standar akutansi pemerintah.
Pimpinan merangkap Anggota IV BPK, Isma Yatun mengatakan opini WTP itu diserahkan BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019 dan LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi Pupuk Tahun 2019.
"Saya berterima kasih kepada Menteri Pertanian beserta jajarannya atas komitmennya untuk terus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujar Isma yang juga mantan Anggota DPR periode 2004-2009 usai menerima penyerahan hasil pemeriksaan BPK pada Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (21/7/2020).
Isma mengatakan pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Akan tetapi dia mengingatkan pemeriksaan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.
Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.
Dia juga mengatakan Kementan ke depannya dituntut harus makin kreatif dan terus bertahan menjadi kementerian yang maju dan modern. Salah satunya dengan memanfaatkan agriculture war room (AWR) yang sudah komprehensif menyediakan informasi tentang pangan di Indonesia.
Baca Juga
"Kami atas nama Pimpinan BPK RI mengucapkan terima kasih atas jalinan komunikasi yang berjalan dengan baik dan sinergi yang konstruktif antara BPK dengan Pimpinan dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) sehingga proses pemeriksaan BPK RI berjalan dengan baik dan lancar," katanya.
Pada bagian lain Isma mengatakan bahwa BPK memberikan penekanan bahwa pertanggungjawaban bantuan pemerintah di Kementerian Pertanian belum sepenuhnya dikelola tepat waktu. Hal itu terlihat dari besarnya saldo akun Belanja Dibayar Dimuka yang disajikan pada LK Kementerian Pertanian Tahun 2019.
Oleh karena itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian untuk mengintegrasikan seluruh data pertanggungjawaban bantuan pemerintah ke dalam aplikasi BAST Banpem yang telah dibangun oleh Kementan.
Dengan demikian penyampaian pertanggungjawabannya menjadi tepat waktu, transparan dan menjadi sarana pengendalian ataupun pengawasan, pertimbangan serta pengambilan keputusan dalam pemberian bantuan pemerintah di tahun berikutnya.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK itu juga berharap agar Menteri Pertanian melakukan perbaikan terhadap pengelolaan aset tetap dan pengadaan benih, pupuk dan alsintan agar lebih transparan dan akuntabel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
