Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kementerian Pertanian Diminta Lebih Kreatif Meski Raih WTP Lagi

Kementan misalnya diharapkan dapat memanfaatkan agriculture war room (AWR) yang sudah komprehensif menyediakan informasi tentang pangan di Indonesia.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 21 Juli 2020  |  17:43 WIB
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). - Antara
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi itu sekaligus mencatat bahwa empat tahun berturut-turut Kementan dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan kredibel, transparan serta sesuai standar akutansi pemerintah.

Pimpinan merangkap Anggota IV BPK, Isma Yatun mengatakan opini WTP itu diserahkan BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019 dan LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi Pupuk Tahun 2019.

"Saya berterima kasih kepada Menteri Pertanian beserta jajarannya atas komitmennya untuk terus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujar Isma yang juga mantan Anggota DPR periode 2004-2009 usai menerima penyerahan hasil pemeriksaan BPK pada Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (21/7/2020).

Isma mengatakan pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Akan tetapi dia mengingatkan pemeriksaan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.

Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

Dia juga mengatakan Kementan ke depannya dituntut harus makin kreatif dan terus bertahan menjadi kementerian yang maju dan modern. Salah satunya dengan memanfaatkan agriculture war room (AWR) yang sudah komprehensif menyediakan informasi tentang pangan di Indonesia.

"Kami atas nama Pimpinan BPK RI mengucapkan terima kasih atas jalinan komunikasi yang berjalan dengan baik dan sinergi yang konstruktif antara BPK dengan Pimpinan dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) sehingga proses pemeriksaan BPK RI berjalan dengan baik dan lancar," katanya.

Pada bagian lain Isma mengatakan bahwa BPK memberikan penekanan bahwa pertanggungjawaban bantuan pemerintah di Kementerian Pertanian belum sepenuhnya dikelola tepat waktu. Hal itu terlihat dari besarnya saldo akun Belanja Dibayar Dimuka yang disajikan pada LK Kementerian Pertanian Tahun 2019.

Oleh karena itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian untuk mengintegrasikan seluruh data pertanggungjawaban bantuan pemerintah ke dalam aplikasi BAST Banpem yang telah dibangun oleh Kementan.

Dengan demikian penyampaian pertanggungjawabannya menjadi tepat waktu, transparan dan menjadi sarana pengendalian ataupun pengawasan, pertimbangan serta pengambilan keputusan dalam pemberian bantuan pemerintah di tahun berikutnya.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK itu juga berharap agar Menteri Pertanian melakukan perbaikan terhadap pengelolaan aset tetap dan pengadaan benih, pupuk dan alsintan agar lebih transparan dan akuntabel.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kementan bpk audit bpk
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top