Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan bahwa dirinya pernah dikritik Presiden Joko Widodo terkait dengan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi alternatif.
Pasalnya, fasilitas yang telah direncanakan tak kunjung rampung selama 12 tahun sampai akhirnya hari ini benar-benar diresmikan.
"Presiden sudah mengkritik kami, ini kok belum ada yang jadi dan ini sekarang jadi. Kita sepakat mau bikin ini aja [bisa mengolah] 28.000 ton sampah per hari ini," katanya pada Selasa (21/7/2020).
Dengan rampungnya fasilitas refuse-derived fuel (RDP) di Cilacap, Jawa Tengah, pihaknya ingin mengaplikasikan di kota-kota lain yang memiliki sampah kurang dari 200 ton per hari.
Menurut dia, jika pada dasarnya pemusnahan sampah memerlukan biaya, dengan adanya fasilitas RDP, sampah-sampah tersebut bisa diolah untuk memberikan nilai lebih sebagai energi alternatif.
"Itu lah cost membersihkan sampah ada cost-nya, tidak bisa dibikin membersihkan sampah itu serta-merta menguntungkan jadi RDP ni satu langkah yang sangat hebat," jelasnya.
Sebelumnya, Luhut beserta meresmikan fasilitas RDP di Cilacap, Jawa Tengah yang merupakan merupakan kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Kementerian LIngkungan Hidup dan Kehutanan, Kedutaan Besar Denmark, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.
Luhut menuturkan, nantinya fasilitas pengolahan sampah tersebut dioperasikan Pemerintah Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Solusi Bangun Indonesia untuk mengolah 120 ton sampah per hari yang akan menjadi 60 ton RDF yang kemudian digunakan menjadi bahan bakar alternatif sebagai subtitusi batu bara.
RDF merupakan bahan bakar alternatif pengganti batu bara yang dapat diumpankan di klink pabrik semen ataupun sebagai co-firing di pembangkit listring tenaga uap.
