Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kementerian ESDM Bentuk Satgas HPM Nikel

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan bahwa pembentukan satgas tersebut untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020. 
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 20 Juli 2020  |  18:10 WIB
GEDUNG KEMENTERIAN ESDM Bisnis - Himawan L Nugraha
GEDUNG KEMENTERIAN ESDM Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah menyiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) Harga Patokan Mineral. 

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan bahwa pembentukan satgas tersebut untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020. 

Beleid yang terbit pada April 2020 ini mewajibkan penjualan bijih nikel mengacu pada harga patokan mineral (HPM) logam yang ditetapkan pemerintah. 

Pelaku usaha yang tidak mengacu pada HPM akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan IUP. 

Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang IUP yang melakukan penjualan di bawah HPM, juga kepada pihak lain yang melakukan pembelian di bawah HPM setelah koordinasi dengan Kementerian Perindustrian.

Menurut Yunus, hingga saat ini belum ada pelaku usaha yang dikenai sanksi karena pelaku usaha masih melakukan penyesuaian kontrak lama yang telah berjalan.  Evaluasi terkait sanksi juga masih menunggu terbentuknya satgas HPM.

"Satgas tugasnya mengevaluasi implementasi ini.  Satgas cukup melaporkan ke kementerian.  Kementerian nanti yang akan kirim surat peringatan atau sanksi tadi," ujar Yunus dalam konferensi pers virtual, Senin (20/7/2020).

Saat ini, pembentukan satgas HPM masih terus disiapkan.  Kementerian ESDM tengah menunggu usulan anggota satgas dari Kementerian Perindustrian. 

Diharapkan pembentukan satgas akan selesai pada bulan depan sehingga kegiatan pengawasan penerapan HPM sebagai acuan harga penjualan nikel bisa segera efektif. 

"Kami sudah minta anggota dari BKPM dan BKPM sudah menyampaikan.  Satu lagi tinggal menunggu anggota dari Kementerian Perindustrian, mereka belum menyampaikan ke kami," kata Yunus.

Adapun penetapan HPM logam dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tersebut telah mempertimbangkan Harga Mineral Acuan (HMA) yang berlaku secara internasional. Formula HPM ditetapkan oleh Menteri ESDM terdiri atas nilai/kadar mineral logam; konstanta atau corektif faktor; Harga Mineral Acuan (HMA); biaya treatment cost dan refining charges (TC/RC) dan/atau payable metal.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Nikel satgas
Editor : David Eka Issetiabudi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top