Bisnis.com, JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) mengakui dana talangan dari pemerintah senilai Rp8,5 triliun hingga kini belum mengucur dan belum ada pembahasan lebih jauh soal realisasinya.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan sebelum likuiditas mengucur perusahaan telah melakukan segala upaya untuk menjaga kas perusahaan. Hal tersebut ditempuh dengan jalan negosiasi ke sejumlah mitra dalam industri penerbangan guna memperoleh relaksasi.
“Sejauh ini belum ada update [dana talangan], belum mengucur juga. Singkatnya, saat ini kami melakukan apapun yang bisa kami lakukan untuk menjaga cash perusahaan,” jelasnya, Minggu (12/7/2020).
Maskapai pelat merah tersebut dengan segala upaya akan meningkatkan pendapatan dari penumpang melalui rightsizing untuk meningkatkan margin di rute-rute potensial.
Selain itu juga meningkatkan pendapatan kargo berjadwal, salah satunya dengan melakukan penerbangan hanya kargo selama masa pandemi untuk mengkompensasi penurunan pendapatan dari penumpang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sejalan dengan dua hal tersebut, emiten berkode saham GIAA juga masih meningkatkan pendapatan yang berkelanjutan dengan membuat kerja sama kemitraan jangka pendek dan jangka panjang untuk kargo maupun sewa pesawat (charter).
Menurut Irfan kemampuan grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan menghadapi tantangan-tantangan eksternal akan bergantung pada kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang cukup sehingga dapat membayar liabilitas secara tepat waktu dan mematuhi persyaratan dan ketentuan perjanjian kredit.
Irfan tak menampik selain berjuang di tengah pandemi, sejumlah tantangan di luar kendali grup dan dapat memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan dan kemampuan grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.
Di antaranya Kebijakan Pemerintah tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah yang mempengaruhi fleksibilitas Garuda Grup dalam mengelola harga tiket untuk penerbangan domestik, volatilitas harga avtur yang mempengaruhi arus kas dan beban operasional penerbangan, volatilitas kurs Rupiah terhadap US$ yang mempengaruhi arus kas operasional dan pendapatan usaha.
Sebelumnya, Irfan pun sempat membandingkan besaran penempatan dana talangan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dengan suntikan likuiditas oleh otoritas Singapura kepada Singapore airlines (SIA).
Irfan menjelaskan pemerintah menjanjikan dana talangan senilai Rp8,5 triliun atau US$500 juta tetapi prosesnya masih berlangsung. Menurutnya keterlibatan pemerintah menjadi wajar karena hampir seluruh pemerintah di dunia juga turun tangan membantu maskapainya karena industri ini juga menyangkut aktivitas yang menghubungkan perekonomian.
“SIA dapat US$11,5 miliar penempatan dana pemerintah menghadapi pandemi, Singapura memang beda lah. Namun, kami harus menerima kenyatan Garuda menerima US$500 juta sedangkan SIA ini US$11,5 miliar,” ujarnya.
Irfan mengatakan dana talangan ini nantinya akan digunakan untuk modal kerja. Selain itu, dana talangan ini juga akan digunakan untuk langkah-langkah efisiensi yang akan dilakukan oleh maskapai dengan jenis layanan penuh ini.
"Untuk modal kerja, rencana-rencana efisiensi yang dilakukan Garuda karena siapapun memastikan uangnya kembali. Bagaimana itu kami memberikan mereka program rencana ke depan dari sisi penjualan dan pendapatan maupun efisiensi perusahaan," ujarnya .
