Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tak Ada Alokasi untuk Proyek Ibu Kota Baru, Anggaran Fokus ke Covid-19

Alokasi anggaran pemerintah pusat masih terfokus untuk penanganan Covid-19, sehingga tidak ada alokasi anggaran untuk proyek ibu kota baru.
Nagara Rimba Nusa, Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Negara. Video: Youtube Sekretariat Presiden
Nagara Rimba Nusa, Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Negara. Video: Youtube Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Alokasi anggaran pemerintah pusat masih terfokus untuk penanganan Covid-19, sehingga tidak ada alokasi anggaran untuk proyek ibu kota baru.

Brahmantio Isdijoso, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, mengungkapkan tidak ada anggaran bagi proyek ibu kota baru negara atau IKN pada tahun ini mengingat pemerintah masih berfokus pada penanganan Covid-19.

"Ketika pandemi Covid-19 melanda, pemerintah fokus pada upaya-upaya penanggulangan pandemi tersebut. Jadi setahu saya tidak muncul-muncul anggaran bagi IKN sampai sejauh ini," ujarnya dalam seminar daring di Jakarta, Sabtu (11/7/2020) seperti dilaporkan Antara.

Menurut dia, sebelum pandemi Covid-19 terjadi, arahan-arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinet terkait pembiayaan IKN adalah diupayakan untuk tidak membebani APBN.

"Itu yang sudah cukup lama dibahas dan matang sebelum terjadinya pandemi Covid-19," katanya.

Brahmantio juga menambahkan bahwa terkait proses pemulihan ekonomi semua pihak berpikir bagaimana berkolaborasi, dalam upaya untuk mendorong percepatan pemulihan dengan melihat karakteristik kebutuhan infrastruktur, memperhatikan protokol kesehatan dan mencari kreativitas agar cost of fund bisa seminimal mungkin.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan proyek IKN saat ini masih dalam tahap perencanaan, berfokus pada desain dasar ibu kota baru dan penyusunan undang-undang atau payung hukumnya bersama DPR RI.

Dia juga menegaskan tidak ada satu pun kegiatan terkait ibu kota negara baru pada tahun ini selama pandemi Covid-19.

Menurut Menteri PUPR, tidak ada satu pun kegiatan terkait ibu kota baru pada tahun ini karena memang payung hukum dan undang-undangnya belum ada, sehingga Kementerian PUPR tidak mengalokasikannya.

Basuki menjelaskan bahwa keberadaan perangkat lunak terkait ibu kota negara yang baru hanyalah untuk mempersiapkan gagasan-gagasan, bukan desain ibu kota.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Sutarno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper