Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sah! Punya Transaksi Rp600 Juta dan Traffic 12 Ribu PMSE Wajib Pungut PPN Digital

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER - 12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pumungut Serta Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Barang Kena Pajak Tak Berwujud atau Jasa Kena Pajak melalui PMSE.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 30 Juni 2020  |  08:19 WIB
Netflix. Bloomberg
Netflix. Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE) dengan nilai transaksi lebih dari Rp600 juta dan jumlah traffic sebanyak 12.000 dalam setahun wajib pungut dan menyetorkan PPN.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak No.PER - 12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pumungut Serta Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) Tak Berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP) melalui PMSE.

Selain mempertegas kriteria PPMSE yang bakal ditunjuk atau menjadi wajib pungut, dalam beleid yang ditetapkan pada 25 Juni 2020 itu otoritas pajak juga merinci tiga aspek yang perlu dilakukan PPMSE setelah ditunjuk sebagai wapu.

Pertama, pemungutan PPN. Dalam klausul ini seorang jumlah PPN yang dipungut senilai 10 persen dari setiap barang atau jasa. Selain itu, wapu PPN barang digital juga diwajibkan membuat bukti pungut yang berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Kedua, wapu pemungut PPN PMSE wajib menyetorkan PPN yang dipungut setiap Masa Pajak paling lama diterima oleh bank atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya pada akhir bulan berikutnya.

Dalam hal melakukan penyetoran, Wapu bisa menyetorkan PPN yang dipungit dalam bentuk mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal penyetoran, mata uang dolar Amerika Serikat, atau mata uang asing yang ditetapkan pemerintah.

Ketiga, pemungut PPN PMSE wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan yang telah disetor secara kuartalan untuk periode 3 Masa Pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode kuartal berakhir.

Sebagai contoh kuartal I untuk masa pajak Januari sampai dengan Maret, kuartal II masa pajak April sampai dengan Juni; kuartal III: masa pajak Juli sampai dengan September; dan kuartal IV masa pajak Oktober sampai dengan Desember.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ppn pajak digital
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top