Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sri Mulyani ke BPK Soal Perppu 2/2020: Mudah-Mudahan BPK Enggak Tanya Naskah Akademik

Dia menekankan,dampak pandemi Covid-19 sangat luar biasa membuat landasan hukum Perppu tersebut dikebut dalam waktu 1,5 bulan. 
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 27 Juni 2020  |  16:33 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis - Arief Hermawan P
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berkejaran waktu dalam membuat dasar hukum sekaligus menerapkan kebijakan penanganan virus Corona (Covid-19).

Sri Mulyani memberikan gambaran bahwa  landasan hukum penanganan Covid-19, yaitu Perppu No.2 Tahun 2020 dibuat dan dikeluarkan dalam waktu yang sangat singkat. Dia menekankan,dampak pandemi Covid-19 sangat luar biasa membuat landasan hukum Perppu tersebut dikebut dalam waktu 1,5 bulan. 

"Mudah-mudahan BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] enggak nanya mana naskah akademik, karena memang enggak ada," katanya dalam acara webinar Business Talk Series yang dikelar Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB-IPB), Sabtu (27/6/2020). 

Meski belum sempurna, Sri Mulyani menilai Perppu 2/2020 yang kini sudah menjadi UU 2/2020 sangat dibutuhkan pemerintah untuk mengeksekusi semua kebijakan, khususnya anggaran, untuk memitigasi dampak Covid-19 di berbagai sektor.

Menkeu mengatakan pemerintah juga terus memantau stimulus Covid-19 yang dimasukkan ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Apalagi, jumlah stimulus yang diberikan pemerintah untuk penanganan dampak virus Corona terus membengkak. Dari hanya Rp8,5 triliun pada awal tahun, jumlah stimulus fiskal yang disiapkan pemerintah meroket menjadi 695,2 triliun pada saat ini. 

Dia menceritakan mengapa banyak tenaga kesehatan (nakes) yang belum mendapat kompensasi dari pemerintah meskipun sudah ditetapkan dalam aturan. Dia mengungkapkan, verifikasi sangat diperlukan dan hal ini dilakukan berkejaran dengan waktu. 

“Kita harus pastikan dokter ini namanya siapa, di mana prakteknya. Setiap data pasti ada inclusions-exclusions, dinamika terus kita perbaiki. APBN dan APBN pasti akan direvisi," tukasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani covid-19
Editor : Rivki Maulana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top