Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Begini Strategi Pemerintah Bantu Pelaku UMKM di Sektor Informal

Pemerintah berupa untuk membesarkan UMKM di sektor formal agar dapat menunjang kehidupan UMKM di sektor informal atau ultra mikro.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 26 Juni 2020  |  22:16 WIB
Pengrajin menyelesaikan pembuatan alas sepatu di Jakarta, Jumat (17/1). Bisnis - Abdullah Azzam
Pengrajin menyelesaikan pembuatan alas sepatu di Jakarta, Jumat (17/1). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Staf Khusus Menteri Koperasi Fiki Satari mengatakan 93 persen dari 64 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM terdiri dari usaha sektor informal.

“93 persennya itu usaha mikro dan ultra mikro mulai dari buka-buka lapak di pinggir jalan, warung dan pedagang kaki lima,” kata Fikri dalam sebuah webinar, pada Jumat (26/6/2020).

Dengan demikian, menurut Fikri, pemerintah tengah berkonsentrasi ihwal kelangsungan hidup 63 juta UMKM yang bergerak di sektor informal tersebut.

“Tentu bukan dengan menaikkan kelas UMKM ultra mikro tersebut karena sangat sulit. Isunya berkaitan dengan ketahanan hidup keseharian mereka,” kata dia.

Dengan begitu, dia menuturkan, pemerintah berupa untuk membesarkan 7 persen UMKM di sektor formal untuk dapat menunjang kehidupan UMKM berbasis sektor informal atau ultra mikro tersebut.

“Pemerintah ingin membesarkan UMKM formal itu melalui high touch, sehingga UMKM kecil ini bisa masuk sebagai tenaga kerja ataupun vendor, ini sebenarnya yang kita sasar terus,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari luar pulau Jawa yang masuk dalam ekosistem digital masih tergolong sedikit.

Dia mencatat ada lima provinsi besar dengan persentase On Boarding UMKM kurang dari 3 persen. “Pemerintah daerah harus aktif menjaring lebih banyak unit UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital agar mereka memperoleh manfaat ekonomi,” katanya dalam webinar bertajuk 'Peranan Aktif Pemerintah Daerah dalam Mendukung Gernas Bangga Buatan Indonesia', Selasa (23/6/2020).

Adapun berdasarkan situs Bank Indonesia, UMKM On Boarding adalah proses penyesuaian pelaku UMKM untuk masuk sebagai penjual di pasar dalam jaringan dan menyesuaikan diri dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan marketplace tempat UMKM tersebut berbisnis. Melalui teknologi digital, UMKM diharapkan mampu memperluas akses pemasaran, bahkan hingga ke mancanegara.

Luhut menjabarkan provinsi tersebut adalah Sumatra Selatan (1,1 persen), Sulawesi Selatan (1,5 persen), Bali (2,3 persen), dan Sumatra Utara (2,4 persen). Dari total keseluruhan Onboarding UMKM, hanya 14,3 persen berasal dari pulau Jawa.

Dalam data tersebut, DKI Jakarta mencatat 28,2 persen. Kemudian diikuti oleh Jawa Tengah (23,9 persen), Jawa Barat (14,1 persen), dan Jawa Timur (10,2 persen).

Luhut menjelaskan bahwa pada rapat terbatas 12 Mei 2020, Presiden Joko Widodo menargetkan 2 juta UMKM atau lebih masuk dalam ekosistem digital hingga akhir tahun ini. Berdasarkan catatannya, sejak 14 Mei hingga 23 Juni, sebanyak lebih dari 500.000 UMKM telah menjajakan produknya melalui pasar-el atau e-commerce.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

umkm covid-19
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top