Bisnis.com, JAKARTA - Kisah pejabat pemerintah ‘kabur’ ke luar negeri untuk mencari pinjaman adalah praktik lawas. Bahkan, sering kali, praktik ini menjadi jalan pintas rezim pemerintahan ketika mengalami kekeringan likuiditas.
Harus diakui mencari pinjaman atau utang ke luar negeri memang bukan praktik yang melanggar hukum. Hal ini wajar karena ‘berhutang’ juga bagian dari strategi, sekaligus politik anggaran.
Pilihan untuk meminjam juga sangat realistis, selain karena tax ratio yang masih rendah, pendapatan negara juga belum mampu menjangkau semua kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk operasional negara.
Sebagai contoh, Bank Dunia menyebut rasio penerimaan pajak Indonesia dibandingkan produk domestik bruto (PDB) atau revenue-to-GDP pada 2018 hanya 14,6 persen atau sangat rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lain yang rata-rata 27,8 persen.
Dengan kondisi itu, wajar jika pembiayaan lewat utang atau pinjaman menjadi jalan pintas. Semua demi kemaslahatan umat.
Persoalannya, menambah utang tanpa membenahi kinerja penerimaan bisa menjadi malapetaka, bukan hanya bagi stabilitas fiskal, tetapi stabilitas politik (pemerintahan).
Baca Juga
Kondisi ini mengingatkan akan sebuah kisah menarik pada penghujung dekade 1960an. Waktu itu, seorang sejarawan dan aktivis angkatan 66 Soe Hok Gie membuat ilustrasi yang cukup menggelitik soal kesannya terhadap pejabat publik yang sering lalu lalang ke luar negeri.
Dalam tulisan berjudul "Betapa Tak Menariknya Pemerintah Sekarang" yang dipublikasikan pada 16 Juli 1969, Gie bercerita, bahwa periode pertama pemerintahan Orde Baru, para pejabat sering ke luar negeri menyiapkan lobi-lobi politik dan bantuan kredit.
Maklum hal ini perlu dilakukan karena pemerintah saat itu perlu modal untuk mememulihkan kondisi politik dan ekonomi belum sepenuhnya stabil.
Namun, saking seringnya bolak balik ke luar negeri, tingkah laku para pejabat ini jadi obrolan. Termasuk dalam obrolan Gie dengan kawannya.
Suatu kali dia berseloroh kepada kawannya. "Adam Malik [mantan Menteri Luar Negeri & Wakil Presiden era Orde Baru] pergi ke luar negeri lagi ya? Rupanya ada soal gawat yang perlu diselesaikan," tanya Gie kepada temannya itu.
Temannya langsung menimpali: "Apalagi kalau menandatangani kredit baru," jawabnya atas pertanyaan Gie.
Gie hampir tidak bisa mengelak karena semua persepsi masyarakat ketika mendengar pejabat ke luar negeri saat itu, pilihannya cuma dua, kalau tidak tanda tangan kredit baru atau menunda pembayaran utang. Meskipun bagi adik kandung aktivis Arief Budiman itu, yang belum lama ini tilar donyo alias meninggal, kesan atau persepsi mayoritas itu sebenarnya tidak selalu tepat.
Dia menganggap ada konteks lain yang perlu dipahami dan dijelaskan soal lobi-lobi para pejabat ke luar negeri. Gie sendiri dalam tulisan itu, lebih memilih istilah 'ada soal lain yang berbelit-belit dan menyulitkan'. Ini tentu terkait lobi-lobi politik, termasuk upaya mencari kredit untuk pembangunan nasional.
Saat itu, transisi kepemimpinan Sukarno ke Suharto ditandai dengan guncangan politik dan ekonomi yang sangat hebat.
Utang menumpuk dan inflasi meroket hingga 635 persen. Rakyat secara ekonomi cukup terpukul. Sementara itu, pemerintah justru berbangga hati dengan berbagai proyek mercusuar.
Orde Baru akhirnya mengambil jalan ekonomi. Rezim ini adalah antitesis dari rezim Sukarno. Investasi dibuka lebar.
Salah satu buktinya adalah izin pertambangan Freeport yang fenomenal itu. Di sisi lain, sama seperti pemerintahan saat ini, Suharto juga ingin desa hidup layak dan dia membangun infrastruktur untuk memajukannya.
Dalam posisi ini, Adam Malik Cs – dalam versi Gie, crew system itu memuat nama-nama seperti Emil Salim, Widjojo Nitisastro, termasuk Suharto sendiri - mencari kredit baru dan menunda utang demi memulai mimpi besar Orde Baru. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Era Covid-19
Kondisi itu ‘mirip-mirip’ dengan yang terjadi di era Jokowi sekarang. Kantong pemerintah seret. Namun, kali ini, pemicunya si virus bandel yang lahir di China.
Anggaran pemerintah yang sudah terbatas sejak awal kian dibebani dengan kebutuhan pembiayaan penanganan wabah Covid-19 dan penyelamatan ekonomi. Tingginya kebutuhan biaya-biaya sarat kepentingan ini memaksa pemerintah mencari pinjaman sana sini.
Para pejabat di level menteri hingga eselon 1 sibuk menghubungi koleganya di luar negeri. Kepentingannya sama seperti para pejabat Orde Baru, kalau tidak mencari pinjaman, ya menawarkan surat utang negara.
Harap maklum, tuan dan nyonya, target pembiayaan tahun ini bengkak di atas Rp1.600 triliun.
Dalam kurun tiga bulan terakhir, misalnya, arus pinjaman luar negeri terus mengalir ke kas pemerintah yang sedang dahaga karena kekeringan likuiditas.
Kabar terakhir, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) telah mengucurkan dana sekitar US$1 miliar ke pemerintah.
Sementara untuk tahun ini saja, total kebutuhan pinjaman program tahun 2020 mencapai US$7 miliar – US$8 miliar yang akan dipenuhi dari lembagan multilateral seperti World Bank, ADB, dan AIIB atau bilateral yakni Bank Pembangunan Jerman atau KFW, AFD, dan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).
Tentu saja pinjaman dari lembaga - lembaga tersebut tidak gratis, pemerintah tetap harus memberi bunga kepada lembaga-lembaga peminjam. Walaupun, klaim para pejabat, risiko pinjaman baik multilateral maupun bilateral sangat rendah.
"Pemerintah selalu akan mencari sumber pembiayaan dengan cost of fund yang sangat kecil," kata Luky Alfirman, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
Namun, sekecil apapun risikonya tetap saja tingginya angka pinjaman juga berisiko terhadap kualitas belanja. Sebagai contoh, pada tahun 2019 saja, peranan belanja bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat mencapai 16,8 persen, lebih tinggi dibandingkan pada 2015 yang sebesar 13,1 persen.
Semakin tinggi porsi pembayaran bunga utang menyebabkan semakin menurunnya kualitas belanja pemerintah. Padahal duit itu yang seharusnya digunakan untuk subsidi rakyat justru dialihkan untuk membayar cicilan atau bunga utang ke lembaga donor.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa insentif atau berbagai stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah belum optimal penyerapannya. Belum lagi munculnya isu miring soal ‘Kartu Prakerja’ hingga lomba inovasi tentu memunculkan persepsi negatif soal kebijakan stimulus yang digelontorkan pemerintah.
Duit utang, bagaimanapun harus dimanfaatkan secara optimal. Perbaikan dan evaluasi tentu harus digencarkan dalam kondisi darurat, supaya setiap stimulus tepat sasaran. Mengutip istilah Adian Napitupulu: “beban nantinya tidak ada di pundak pemerintah, tetapi rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan pembayar pajak”.
Pesan yang bisa dipetik, jangan sampai stimulus dan bantuan itu hanya ‘diisap madunya’ oleh segelintir orang. Setidaknya, jangan sampai judul tulisan Gie tahun 1969 jadi relevan. "Betapa Tak Menariknya Pemerintah Sekarang". Tentunya, ini akan jadi pertaruhan kredibilitas anggaran dan kredibilitas si empunya kebijakan.
