Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sektor Air Minum dan Sanitasi Masih Bermasalah, Ini Rekomendasi Bank Dunia

Di sektor air minum terdapat masalah mendasar baik di sisi pasokan maupun sisi permintaan. Sementara itu, di sektor sanitasi, masalah utamanya yaitu seluruh rantai layanan sanitasi.
Agne Yasa
Agne Yasa - Bisnis.com 25 Juni 2020  |  20:40 WIB
Pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (15/11/2018). - ANTARA/Zabur Karuru
Pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (15/11/2018). - ANTARA/Zabur Karuru

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia mengungkapkan masih terdapat persoalan di sektor air minum dan sanitasi meskipun pemerintah telah menargetkan akses universal untuk penyediaan air minum dan sanitasi (PAMS).

Temuan tentang penyediaan air minum dan sanitasi tersebut tertuang dalam Kajian Belanja Publik (Public Expenditure Review) yang dipaparkan pada Kamis (25/6/2020).

Irma Setiono, Senior Water Supply and Sanitation Specialist Bank Dunia, mengatakan untuk memenuhi target tersebut akan memerlukan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi.

"Mengingat tidak terlihat adanya koneksi antara pengeluaran pemerintah dan kualitas hasil yang dicapai, prioritas utama sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi di sektor PAMS," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Irma, di sektor air minum terdapat masalah mendasar baik di sisi pasokan maupun sisi permintaan. Sementara itu, di sektor sanitasi, masalah utama yang menyebabkan kinerja yang buruk mencakup seluruh rantai layanan sanitasi.

Bank Dunia mencatat tren secara keseluruhan, pengeluaran publik untuk sektor PAMS telah meningkat tiga kali lipat secara riil selama tahun 2001-2016. Namun demikian, dibandingkan dengan negara-negara lain dan kebutuhan pembangunannya, Indonesia membelanjakan sangat sedikit untuk sektor PAMS.

Indonesia adalah salah satu negara dengan pengeluaran terendah untuk PAMS, bersama dengan Republik Kongo dan Republik Afrika Tengah, hanya sebesar 0,2 persen dari PDB.

Secara keseluruhan, tingkat belanja PAMS masih jauh di bawah jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi target pemerintah Indonesia.

Melaksanakan RPJMN membutuhkan investasi publik sekitar Rp253 triliun selama lima tahun atau Rp55,5 triliun per tahun. Artinya, ada kesenjangan pembiayaan sebesar Rp43,4 triliun dibandingkan dengan target investasi saat ini di sektor ini.

Bank Dunia memberikan beberapa rekomendasi untuk belanja publik di sektor ini.

Pertama, pengaturan kelembagaan dan mekanisme pengelolaan dana perlu ditingkatkan untuk mendorong perluasan cakupan layanan air minum perpipaan yang efisien. Kedua, permintaan terhadap layanan air minum perpipaan perlu ditingkatkan.

Ketiga, memberi dukungan bagi pelaksanaan sistem sanitasi perkotaan yang komprehensif, serta tingkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan rencana yang sesuai dengan kota mereka, yang dapat mengkombinasikan sistem terpusat menggunakan jaringan pipa air limbah dan sistem setempat yang dikelola dan berkualitas baik.

Terakhir, memberi dukungan untuk pengembangan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan di wilayah pedesaan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank dunia air minum sanitasi
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top