Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Cegah Perjanjian Penetapan Harga Tiket, INACA Lakukan Hal Ini

INACA mengaku akan terus memonitor perkembangan harga tiket untuk mencegah terjadinya perjanjian penetapan tarif penerbangan oleh sekelompok maskapai nasional.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com 24 Juni 2020  |  00:15 WIB
Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja. - Dok. Istimewa
Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja. - Dok. Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengaku akan terus memonitor perkembangan harga tiket untuk mencegah terjadinya perjanjian penetapan tarif penerbangan oleh sekelompok maskapai nasional.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan tujuh maskapai berjadwal nasional telah terbukti melakukan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5/1999 soal perjanjian penetapan harga terkait dengan tiket pesawat pada periode 2018

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengimbau kepada seluruh maskapai anggotanya untuk menempuh jalur formal apabila ingin menyesuaikan harga tiket pesawat. Terlebih, pada masa pandemi Covid-19 ini, maskapai wajib memenuhi ketentuan load factor sehingga berisiko memberikan dampak terhadap beban keuangan.

"Jangan melakukan tindakan perjanjian penetapan harga tiket, karena sudah ada jalur resmi ke pemerintah. Kementerian Perhubungan juga sudah membuka diri untuk menerima masukan dari maskapai, sehingga ke depan hal seperti ini tidak perlu terjadi," kata Denon kepada Bisnis.com, Selasa (23/6/2020).

Dia menuturkan caranya adalah maskapai bisa menyampaikan kepada INACA sebagai asosiasi untuk kemudian berbicara dengan Kementerian Perhubungan selaku regulator. Namun, hingga saat ini belum ada maskapai yang melakukan hal tersebut.

"TBA saat ini masih bisa dijalankan oleh maskapai," ujarnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan tujuh maskapai berjadwal nasional telah terbukti melakukan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5/1999 soal perjanjian penetapan harga terkait dengan tiket pesawat pada periode 2018-2019.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan pada para terlapor dalam kasus ini terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun, tujuh maskapai yang terlibat, antara lain PT Garuda Indonesia Tbk. (Terlapor I), PT Citilink Indonesia (Terlapor II), PT Sriwijaya Air (Terlapor III), PT NAM Air (Terlapor IV), PT Lion Mentari Airlines (Terlapor V), PT Batik Air (Terlapor VI) dan PT Wings Abadi (Terlapor VII).

“Salah satu putusannya, para terlapor melanggar pasal 5 UU No. 5/1999. Selanjutnya kami akan memberikan salinan putusan kepada pihak terlapor,” jelasnya, Selasa (23/6/2020).

Bunyi Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999 adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

maskapai penerbangan inaca kppu
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top