Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Reformasi Anggaran, Sri Mulyani Pangkas Program Kementerian dan Lembaga

Banyaknya jumlah program kementerian dan lembaga yang bisa mencapai 428 program kerap menimbulkan persoalan, salah satunya ketidakjelasan mengenai input dan output program yang diusulkan.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 23 Juni 2020  |  16:44 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut selama ini ada sekitar 428 program yang disampaikan oleh kementerian dan lembaga.

Jumlah ini menurutnya sangat tidak efisien, apalagi setelah didalami usulan ini bukan berasal dari satu kementerian, tetapi dari masing-masing pejabat di level eselon 1.

"Jadi dalam satu kementerian, ketika ada eselon satunya lima, ya lima-limanya mengajukan program," kata Sri Mulyani di Komisi XI DPR, Selasa (23/6/2020).

Banyaknya jumlah program ini kemudian kerap menimbulkan persoalan, salah satunya ketidakjelasan mengenai input dan output program yang diusulkan.

Oleh karena itu, dengan upaya redesain program, pemerintah bukan hanya menyederhanakan program, tetapi juga ingin melihat bahwa antara usulan dan hasil program tersebut sinkron.

"Kami sudah menyederhanakan menjadi 102 program. Dimana ada satu program generik, 17 program lintas kementerian lembaga, 84 program spesifik," jelas Sri Mulyani.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan hasil redesain program ini salah satunya tercermin dari program di Kementerian Keuangan. Selama ini di lingkungan Kemenkeu memiliki 12 program yang sama dengan unit eselon 1.

"Kami mendesain ulang berdasarkan fungsi di dalam APBN," ungkapnya.

Adapun, kebijakan penganggaran sendiri diatur dalam Undang-Undang No.17/2004 tentang Keuangan Negara. UU ini mengatur sejumlah ketentuan penganggaran dari mulai kekuasan atas pengelolaan keuangan negara, penyusunan dan penetapan APBN, hingga pertanggungjawaban keuangan negara.

Sri Mulyani menekankan bahwa konsep reformasi dan redesain anggaran ini sama sekali tidak ada niatan ingin melampaui atau merevisi UU Keuangan Negara.

Reformasi anggaran memang sengaja digulirkan untuk memastikan tujuan dari UU Keuangan Negara tercapai. Selain itu, reformasi ini juga terkait dengan upaya mendorong visi dan misi presiden terkait pembangunan nasional.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbn sri mulyani
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top