Pada 29 April 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meluncurkan Sistem Bersatu Lawan Covid (BLC). Ketua Gusus Tugas Doni Monardo menyatakan bahwa sistem BLC merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Tim Pakar Gugus Tugas, Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian BUMN, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Komisi Informasi Pusat.
Doni Monardo menjelaskan bahwa informasi yang disajikan sistem BLC merupakan hasil dari input data puskesmas, rumah sakit, laboratorium pemeriksa, dan dinas kesehatan di daerah dengan pendampingan dari TNI, Polri, BPBD, BIN dan jajaran Dinas Kominfo.
Dengan konsolidasi input data dari seluruh Indonesia, BLC diharapkan mampu memberikan gambaran sebaran Covid-19 secara detil sehingga dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan logistik rumah sakit dan laboratorium, dan sebagai landasan yang kuat bagi penetapan kebijakan ke depan.
Sistem BLC merupakan sumber informasi tunggal bagi sebaran Covid-19 sampai tingkat kecamatan secara transparan, terutama untuk keperluan pemerintah. Keterbukaan informasi BLC membuat semua instansi pemerintah mendapatkan informasi yang sama pada saat yang sama, sehingga dapat melakukan antisipasi dengan lebih baik.
Pada saat masyarakat hampir yakin bahwa ada silo-silo yang susah diruntuhkan di antara instansi pemerintah, menarik sekali melihat mereka dapat bersepakat dan bersama-sama menggunakan data BLC sebagai landasan utama bagi penetapan kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19.
Jika sistem BLC bisa membuat semua pihak bersatu dalam mengoordinasikan penanganan Covid-19, bolehlah kita berharap bahwa dengan beberapa modifikasi sistem ini bisa digunakan untuk penanganan masalah kesehatan lainnya. Kita juga butuh sistem Bersama Lawan Demam Berdarah, sistem Bersama Lawan Stunting dan lainnya, yang bisa jadi bermuara pada sistem Bersama Menuju Indonesia Sehat.
Kalau digeser sedikit objeknya ke sektor pemerintahan yang lain, pangan misalnya, kita akan melihat bahwa sektor pangan pun memerlukan sistem yang serupa dengan BLC.
Jika standar operasional sistem BLC mampu membuat puskesmas dan rumah sakit secara disiplin meng-entry data ODP, PDP dan kesembuhan untuk mendapatkan pola sebaran pandemi dan menentukan penanganannya, tentu standar operasional yang sama mampu membuat setiap kecamatan secara disiplin meng-entry luas lahan pertanian dan kapan serta jenis tanaman pangan apa yang ditanam, untuk mendapatkan perkiraan ketersediaan bahan pangan beberapa waktu ke depan.
Jika data yang dihimpun oleh sistem BLC mampu mengarahkan kebutuhan obat, reagen rapid test dan APD bagi setiap unit kesehatan di seluruh Indonesia, mungkin tidak sulit menggunakan data luas lahan dan jenis tanaman untuk menentukan alokasi jumlah dan jenis pupuk yang dibutuhkan setiap kecamatan.
Apabila kemudian sistem BLC mampu menyediakan informasi yang akurat tentang sebaran Covid-19 secara nasional dan setiap wilayah, bisa dibayangkan ada sebuah sistem yang mampu memberikan informasi yang akurat tentang ketersedian bahan pangan nasional dan wilayah.
Jika interpretasi atas data sebaran Covid-19 mampu mengarahkan penggunaan anggaran dan sumber daya secara lebih tepat sasaran dalam penanganan pandemi ini, maka kita pun boleh berharap bahwa pendekatan yang sama akan mengarahkan alokasi anggaran dan sumber daya di bidang pangan menjadi lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Krisis ini juga bisa melahirkan pemikiran solutif yang tidak biasa. Sistem BLC mungkin sekadar puncak gunung es yang sedikit terlihat di permukaan, tetapi success story-nya memerlukan proses yang sangat kompleks.
Melihat harmoni dalam penanganan pandemi ini kita jadi berpikir, jangan-jangan silo antar instansi pemerintah hanyalah mitos belaka, atau kalau pun benar ada, agaknya silo-silo itu sudah runtuh diterjang sense of crisis yang kuat dan merata di seluruh instansi pemerintah yang terkait.
Mungkin terlalu naif untuk berpikir bahwa sistem BLC akan mudah digeser ke sektor pemerintahan yang lain, tetapi setiap success story selalu menumbuhkan harapan, dan masyarakat berhak berharap bahwa kebersamaan para pelaksana tugas pemerintahan selama menghadapi pandemi akan menjadi new normal dalam pelaksanaan tugas pemerintah pada masa pemulihan dan masa-masa selanjutnya.
Rasanya tidak perlu menunggu krisis yang lain untuk melahirkan sistem yang serupa dengan BLC. Cukuplah sense of urgency atas terwujudnya kesejahteraan masyarakat untuk menyatukan pemikiran, mendorong sinergi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, serta berbagi data dan informasi untuk menetapkan kebijakan yang terintegrasi.
Merujuk pada contoh bahasan untuk sektor pangan di atas, dalam bahasa sederhana, tidak perlu menunggu krisis pangan melanda negeri ini untuk kemudian menyiapkan sistem Bersama Menuju Swasembada Pangan, atau apa pun namanya nanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
