Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bakal mengkaji lebih dalam pelaksanaan program padat karya tunai yang melibatkan kontraktor kecil dan menengah di daerah. Keterlibatan kontraktor menjadi saran dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).
Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto mengatakan program padat karya esensinya adalah untuk pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat yang terdampak akibat Covid-19. Keterlibatan kontraktor kecil dan menengah dinilai perlu pengkajian lebih dalam sebelum diputuskan menjadi kebijakan.
"Nanti saya diskusikan dengan Dirjen masing-masing ya," katanya kepada Bisnis, Rabu (17/6/2020).
Sebelumnya, Wakil Sekjen II Gapensi Errika Ferdinata mengatakan anggota Gapensi yang merupakan kontraktor di kategori kecil dan menengah kesulitan mendapatkan pekerjaan proyek akibat Covid-19.
Oleh karena itu, katanya, jika ada program atau proyek yang bisa melibatkan kontraktor kecil dan menengah maka akan membantu keberlangsungan usaha konstruksi untuk bisa melewati kondisi sulit karena Covid-19.
Sebagai informasi, Kementerian PUPR memiliki program padat karya tunai untuk mitigasi dampak Covid-19. Program padat karya tunai terdiri dari 15 kegiatan dengan total penerima manfaat 613.513 orang dengan anggaran Rp11,4 triliun.
Baca Juga
Adapun kegiatan reguler dengan pola padat karya Tahun Anggaran (TA) 2020 terdiri dari 18 kegiatan dengan total penerimamanfaat 80.888 orang dengan anggaran Rp654,4 miliar.
"Progres fisik program Padat Karya Tunai, dari rencana 23.230 lokasi, telah dilaksanakan di 5.916 lokasi atau 25,5 persen yang menyerap 101.308 orang atau 16,5 persen dengan anggaran Rp1.793 miliar [Rp1,79 triliun] atau 15,6 persen," ujar Trisasongko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Kementerian PUPR
