Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mengungkapkan langkah pemerintah untuk menjaga iklim investasi di bidang infrastruktur ke depan menjadi tahap pembuktian bagi investor.
Sekretaris Jenderal ATI Krist Ade Sudiyono mengatakan likuiditas menjadi isu utama dalam keberlanjutan investasi proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dengan adanya pandemi Covid-19. Adapun, pemerintah saat ini sedang berusaha menyalurkan dana sebanyak mungkin ke pasar.
"Sayangnya dengan biaya pendanaan atau cost of fund yang masih tinggi semacam saat ini, dunia usaha juga masih ragu untuk memanfaatkannya. Dan ini yang sedang terjadi, termasuk di industri infrastruktur," jelas Krist kepada Bisnis.com, Senin (15/6/2020).
Krist menambahkan kondisi ini diibaratkan seperti orang yang sedang bergelut mencari likuiditas dan tanpa disadari sebenarnya sedang duduk di tumpukan uang. Menurutnya, stimulus fiskal maupun moneter yang diberikan saat pandemi Covid-19 ini adalah bagian dari upaya menjaga iklim investasi di bidang infrastruktur.
"Saat ini kami masih terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan, untuk dukungan dan realisasi stimulus yang diajukan oleh Asosiasi Jalan Tol Indonesia beberapa waktu yang lalu," jelasnya.
Krist menjelaskan ada dua hal yang harus dijaga dari dampak Pandemi Covid-19 di sektor infrastruktur. Pertama, likuiditas para operator jalan tol akibat turunnya trafik.
Hal ini berimbas pada turunan pendapatan sehingga mengganggu arus kas para operator dalam memenuhi kewajibannya baik itu untuk biaya operasi, pemenuhan SPM, pengembalian pinjaman, maupun untuk pendanaan belanja modalnya.
Kedua, menjaga iklim usaha dan keberlangsungan model bisnis Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnerships) dalam pengadaan infrastruktur di Indonesia.
Dia mengatakan pandemi covid-19 saat ini adalah momentum dan pembuktian apakah pemerintah terbukti memiliki political will untuk bersama-sama menjaga dua aspek dampak pandemi Covid-19 tersebut melalui berbagai stimulus ekonomi baik fiskal maupun moneter.
Menurutnya keberpihakan tersebut dituntut bukan hanya harus ada, tetapi juga harus cepat untuk tidak berakibat sistemik yang menurunkan minat investasi para investor di proyek-proyek yang ditawarkan.
"Saya kira, jika tahapan pembuktian ini gagal dimainkan oleh pemerintah dalam waktu segera, pelibatan badan usaha dan swasta di proyek-proyek infrastruktur ke depan akan mengalami tantangan yang semakin berat," katanya.
