Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) menyebutkan sulit memberikan insentif listrik kepada kalangan industri tanpa bantuan pemerintah.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) Bob Saril mengatakan mengatakan pandemi Virus Corona (Covid-19) sangat terdampak pada bisnis perusahaan. Dia mengungkapkan pihaknya kesulitan dalam mengatur keuangan. Selain itu, PLN mengaku kesulitan untuk mengatur keuangan.
"Lalu tekanan lainnya adalah biaya-biaya kita enggak mengalami penurunan. Jadi PLN harus juga dibantu. Untuk itu, kami masih butuh bantuan pemerintah. Seandainya kami lakukan relaksasi, cash flow PLN akan ada masalah," ujarnya dalam diskusi virtual, Senin (15/6/2020).
Insentif dapat diberikan kepada industri apabila pemerintah yang memberikan bantuan sehingga pemerintah bisa mengcover kerugian atau tekanan keuangan PLN agar perusahaan bisa berjalan.
Hal itu seperti pemerintah memberikan insentif stimulus listrik kepada konsumen rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi.
Dia menuturkan utnuk biaya penyambungan pemerintah bisa memberikan kemudahan relaksasi. Namun yang harus dilihat yakni kemampuan keuangan perusahaan.
Baca Juga
"BP itu berapa persen daripada investasi kita yang akan dikembalikan. Itu kan biaya inevstasi kami pinjam dari obligasi," katanya.
Lalu untuk Uang Jaminan Langganan (UJL) sendiri merupakan jaminan pelanggan memiliki deposit satu bulan sebab PLN memproduksi dahulu baru ditagihkan di bulan berikutnya.
"Tapi UJL bukan buat itu, tapi buat cover apakah pelanggan bs bayar atau enggak. Nanti dikembalikan," ucapnya.
Dia menegaskan PLN sebagai korporasi akan alami tekanan berat dalam memberikan insentif kepada industri apabila enggak ditalangi pemerintah.
"Tentu saja dengan adanya tekanan ini, kami terdampak yang diberikan ke masyarakat ke PLN," tutur Bob.
