Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

UMKM Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang Aturan Penggunaan Kantong Belanja

Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang Pergub tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat, yang rencananya akan berlaku efektif per 1 Juli 2020 karena kontraproduktif dengan kondisi akibat pandemi Covid-19.
Puput Ady Sukarno
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com 12 Juni 2020  |  02:56 WIB
Ilustrasi Diet Kantong Plastik - Antara/Wahyu Putro A
Ilustrasi Diet Kantong Plastik - Antara/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang Peraturan Gubernur No.142/2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Pasalnya, pergub yang rencananya akan berlaku efektif per 1 Juli 2020 tersebut dinilai kontraproduktif dengan kondisi UMKM saat ini yang masih dalam tahapan bangkit dari keterpurukan setelah terpukul pandemi Covid-19.

Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan bahwa jika peraturan itu diterapkan, UMKM tentunya terpaksa mencari pengganti kantong belanja lain yang belum tentu lebih murah sehingga akan menambah beban biaya.

“Di tengah pandemi seperti ini, hal itu akan semakin memberatkan UMKM karena kami baru berusaha bangkit," ujarnya, Kamis (11/6/2020).

Menurut survei Akumindo, UMKM membutuhkan waktu hingga kisaran 1 tahun untuk benar-benar kembali pulih ke kondisi normal seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.

Selain itu, menurutnya, dengan dikeluarkannya Pergub No.142/2019, hal itu  bertentangan dengan amanah UU No. 20 tentang UMKM yang intinya memberikan banyak kemudahan bagi UMKM untuk berkembang. Selain itu, juga berseberangan dengan upaya Gubernur DKI Jakarta yang selama ini memiliki program-program untuk membantu UMKM.

“Jadi [Pergub] perlu dievaluasi dan tidak perlu diterapkan terlebih dulu. Kalaupun mau tetap diterapkan, Pemprov DKI harus mempersiapkan terlebih dulu [kantong belanja] penggantinya, yang memiliki harga sama murahnya dan mudah diperoleh di mana-mana,” tukas Ikhsan.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengakui kalangan UMKM, terutama yang berlokasi di pasar-pasar tradisional, masih perlu diberikan stimulasi dikarenakan pada kondisi pandemi Covid-19 ini, mengingat keuangan UMKM masih sangat terbatas.

“Artinya dalam kondisi seperti ini pelaku UMKM perlu proses untuk bisa menerapkan Pergub ini. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu memberikan bantuan sosialisasi dan pembinaan lebih lanjut,” ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

umkm Pemprov DKI Kantong Plastik Berbayar
Editor : Nurbaiti

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top