Bisnis.com, JAKARTA – Terus tertundanya pembukaan pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 4 disayangkan oleh perwakilan dari serikat pekerja.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyesalkan lambannya langkah pemerintah dalam memberi bantuan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi Covid-19.
"Tidak semua pekerja ini diberhentikan dengan pesangon. Tidak ada jaminan mereka mendapatkan bantuan langsung tunai atau PKH [program keluarga harapan] bagi pekerja formal, harapan satu-satunya hanya dari Kartu Prakerja," kata Timboel saat dihubungi, Selasa (9/6/2020).
Dia tak memungkiri jika program Kartu Prakerja memerlukan pembenahan dari berbagai aspek. Menurutnya bantuan dalam bentuk tunai tetap yang paling dibutuhkan mengingat pelatihan selama pandemi yang menjadi syarat pencairan insentif tidaklah efektif bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Seharusnya gelombang keempat tidak terlalu lama penundaannya karena usulan yang kami sampaikan sudah banyak," lanjutnya.
Jika pemerintah benar-benar ingin membantu perekonomian korban PHK, lanjutnya, penyaluran bantuan seharusnya dilakukan dengan lebih proaktif dengan menggandeng perusahaan-perusahaan yang tercatat melakukan aksi PHK. Hal ini dinilai bakal menghindari moral hazard atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
Baca Juga
"Pemerintah bisa datangi perusahaan satu per satu, pasti mereka memiliki data pekerja yang di-PHK, by name by address," tutur Timboel.
Timboel mengatakan target 5,6 juta peserta yang terjaring dalam program ini bukanlah angka yang kecil. Selain memastikan bantuan tersebut disalurkan dengan tepat, dia pun mendesak agar sasaran dalam setiap gelombang dapat diperbanyak mengingat angka pengangguran selama pandemi Covid-19 yang bertambah.
Mengenai kemelut pelatihan daring yang menjadi persyaratan dalam penyaluran insentif, Timboel pun mengemukakan bahwa peserta program seharusnya mendapat keleluasaan untuk memilih.
Di tengah terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan (upskilling) selama pandemi, peserta seharusnya bisa memilih apakah pelatihan dapat dilakukan saat ini atau menundanya untuk waktu yang akan datang. Penyaluran bantuan tunai harus menjadi prioritas agar efek ungkit daya beli program ini membuahkan hasil.
"Peserta seharusnya berhak memilih, mau pelatihan sekarang atau nanti menunggu offline saat kenormalan baru. Yang terpenting insentif diterima agar dampak daya ungkit konsumsi dan upskilling tercapai," kata Timboel.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan bahwa pihaknya semlat menyampaikan bahwa pembukaan pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang keempat bakal dilakukan usai Idulfitri. Namun memasuki pekan kedua Juni, pendaftaran tak kunjung dibuka. "Saya minta maaf dengan segala kerendahan hati saya, waktu itu saya berjanji pembukaan akan dilakukan setelah lebaran. Tapi sampai saat ini komite masih melakukan review," kata Denni melalui video conference, Senin (8/6/2020).
Lebih lanjut, Denni mengatakan Komite Prakerja dan lembaga pengawas program pelatihan masih melakukan proses penilaian pada pendaftaran gelombang keempat. Hal ini dilakukan demi menjamin program tersebut berjalan sesuai harapan publik.
