Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 miliar untuk pelaksanaan padat karya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di provinsi tersebut.
Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk bedah rumah untuk sekitar 4.000 unit rumah tidak layak huni.
Kepala SNVT Perumahan Sulawesi Tengah Rezki Agung menuturkan, pihaknya akan terus berupaya maksimal dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah yang layak huni. Salah satunya melalui program BSPS dengan memaksimalkan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT).
“Meskipun saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19, proses pelaksanaan BSPS di Sulawesi Tengah tetap berlangsung lancar dengan tetap mengikuti Petunjuk Teknis Pelaksanaan BSPS di masa pandemi saat ini. Mulai dari memperhatikan Mekanisme Operasional Pendampingan BSPS hingga pada tahap Prosedur Pelaksanaan Fisik BSPS selama masa Pandemi Covid-19," katanya melalui siaran pers, Jumat (5/6/2020).
Rezki menerangkan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Perumahan Tahap I dan II, jumlah penerima bantuan BSPS di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 4.000 unit dengan perincian tahap pertama sebanyak 2.800 unit dan tahap kedua 1.200 unit.
Sumber pendanaan kegiatan BSPS di SNVT Sulteng pada tahun ini bersumber dari APBN murni dan Pinjaman Luar Negeri (PLN), melalui National Affordable Housing Program (NAHP). Adapun sebanyak 3.000 unit dianggarkan melalui APBN murni senilai R 52,5 miliar, dan 1.000 unit dianggarkan melalui PLN/NAHP dengan anggaran sebesar Rp17,5 miliar.
Baca Juga
Program BSPS di Sulteng juga dialirkan ke sejumlah kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 954 unit, Kabupaten Poso 500 unit, Kabupaten Tojo Una-Una 562 unit, Kabupaten Morowali 488 unit, Kabupaten Morowali Utara 349 unit, Kabupaten Banggai 616 unit, Kabupaten Banggai Kepulauan 260 unit, Kabupaten Buol 100 unit, dan Kota Palu 171 unit.
“Dalam program BSPS ini masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan bantuan berupa Peningkatan Kualitas [PK]. Anggaran untuk peningkatan kualitas untuk satu unit rumah sebesar Rp17,5 juta dengan perincian Rp15 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang atau pekerja,” terangnya.
Dalam kegiatan padat karya Program BSPS, teknis pembayaran upah tukang dilakukan ketika progres pekerjaan rumah telah mencapai 30 persen dengan metode pembayaran tunai yang dilakukan oleh pihak bank penyalur kepada penerima bantuan yang kemudian diserahkan ke tukang yang bersangkutan dan disaksikan oleh lurah atau kepala desa, korfas, dan fasilitator.
Dalam pelaksanaan BSPS dengan skema PKT, masyarakat yang mendapatkan bantuan maupun bukan penerima bantuan namun masih berstatus sebagai warga desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan, dapat berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi yang memiliki keahlian dalam pengerjaan kontruksi bangunan rumah seperti tukang atau pekerja bangunan.
