Bisnis.com, JAKARTA--Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak segala intervensi organisasi atau kelompok masyarakat internasional yang meminta pemerintah menaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok setiap tahun.
Apalagi, sebagian besar produksi tembakau mengalami penurunan akibat wabah virus Corona (Covid-19). Ketua APTI Jawa Barat Suryana menilai organisasi internasional bertujuan untuk mematikan industri hasil tembakau (IHT) nasional jangka pendek maupun jangka panjang.
"Kami tidak setuju apabila pemerintah lebih mendengarkan pendapat dan permintaan organisasi internasional yang meminta menaikan cukai rokok dan harga jual eceran. Jika pemerintah lebih mendengarkan suara organisasi internasional bagi kami hal itu layaknya mengkhianati petani dan buruh," katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Senin (1/6/2020l.
Dia juga berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mengikuti agenda organisasi asing dengan terus menaikan cukai rokok. Apalagi, IHT merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang besar, di samping membuka kesempatan kerja yang luas.
Menurutnya, tembakau dihasilkan dari para petani Indonesia. Suryana berharap adanya keseimbangan kuota impor tembakau dari luar negeri agar tembakau dalam negeri tetap terjual.
"Pemerintah jangan terlalu menekan kami dengan kebijakan menaikkan cukai terus menerus. Cukai yang terlalu tinggi bisa menyebabkan menurunnya kesejahteraan semua yang terlbat di Industri hasil tembakau," jelasnya.
Baca Juga
Karena itu, APTI menolak kenaikan cukai rokok pada tahun ini. Apalagi, penyebaran wabah virus Corona (Covid-19) telah menurunkan jumlah produksi dan penjualan rokok. Hal ini berdampak pada menurunnya pembelian tembakau.
“Kami tidak setuju apabila pemerintah kembali menaikan cukai tembakau karena akan berdampak pada kesejahteraan petani karena para pengusaha IHT akan menekan harga jual tembakau dari petani untuk mengurangi biaya produksi mereka,” kata dia.
Menurut Suryana, wabah Covid-19 telah mengganggu perekonomian masyarakat dan industri perkebunan tembakau beserta para kepala keluarga yang terlibat di dalamnya.
Dia berharap pemerintah memberikan bantuan ekonomi pada sektor industri lainnya, maka industri perkebunan tembakau juga industri rokok diberikan bantuan dan perlindungan ekonomi. Namun, menurutnya, hingga saat ini masyarakat petani tembakau di wilayah Jawa Barat belum pernah mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah.
Suryana memaparkan di wilayah Jawa Barat saat ini terdapat 89.600 kepala keluarga petani tembakau. Dari jumlah tersebut, terdapat 250 ribu tenaga kerja yang terlibat di perkebunan tembakau yang tersebar 17 Kabupaten dan kota.
Sementara itu, sentra perkebunan tembakau ada di 5 kabupaten yaitu, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Kuningan.
"Sudah sewajarnya pemerintah pusat maupun daerah memberikan bantuan bagi masyarakat petani tembakau jawa barat yang juga ikut terpukul akibat Covid-19," jelasnya.
