Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelar konsultasi publik proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha SPAM Regional Ir. H. Juanda secara virtual.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan bahwa konsultasi publik ini diadakan sebagai ruang bertukar pendapat antar pemangku kepentingan (strakeholder), yaitu pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat di rencana wilayah pelayanan.
Lebih lanjut, jelasnya, KPBU SPAM Regional Ir. H. Juanda direncanakan melayani pemenuhan air minum di area DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor dengan memanfaatkan alokasi air baku dari Waduk Jatiluhur sebesar 10.000 liter per detik.
"Besar harapan saya di akhir konsultasi publik ini, kami mendapatkan masukan-masukan yang bersifat membangun, sekalian untuk menyukseskan pembangunan SPAM Regional Ir. H. Juanda," jelas Heri dalam konferensi video kegiatan konsultasi publik proyek KPBU SPAM Ir. H. Juanda, Kamis (28/5/2020).
Dia menambahkan bahwa proyek SPAM Juanda adalah salah satu dari agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas di bidang permukiman.
Hal ini menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar yang didukung oleh akses air minum, perpipaan yang memadai, dan akses sanitasi yang layak dan aman.
"Dalam amanat RPJMN 2020—2024, sasaran tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia menjadi salah satu prioritas di bidang perumahan dan kawasan permukiman," jelasnya.
Heri menambahkan bahwa kondisi sarana dan prasarana memberi pengaruh besar pada kesehatan dan lingkungan yang berdampak luas pada tingkat perekonomian keluarga dan pembagunan ekonomi wilayah.
Dalam hal ini, katanya, Kementerian PUPR berupaya terus membangun infrastruktur dengan menggunakan teknologi dan inovasi yang ada.
Heri mengatakan salah satu tantangan pembangunan infrastruktur adalah aspek pembiayaan. Oleh karena itu, katanya, Kementerian PUPR terus mendorong inovasi pembiayaan lewat KPBU atau public private partnership.
"Diharapkan bisa menghasilkan daya ungkit dalam investasi sehingga bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya," ujarnya.
Heri menambahkan pemerintah berkomitmen memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan, di antaranya dukungan penyiapan proyek, jaminan pemerintah, maupun dukungan pendanaan APBN sebagian konstruksi sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Astu Gagono Kendarto, Kasubdit Rancang Bangun I, Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Kementerian PPN/Bappenas, mengatakan bahwa konsultasi publik dilakukan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi BUMN/direksi dalam tahap perencanaan dan tahap penyiapan.
"Hasil konsultasi publik tahap perencanaan yaitu evaluasi terhadap hasil yang didapat dari konsultasi publik dan implementasinya dalam KPBU. Hasil konsultasi publik tahap penyiapan yaitu memastikan kesiapan proyek KPBU dan masukan atas perbaikan dokumen pra studi kelayakan," jelasnya.
Lebih lanjut, katanya, proyek SPAM Juanda juga masuk dalam target prioritas infrastruktur pelayanan dasar untuk air minum yaitu 10 juta sambungan rumah.
"SPAM Ir H. Juanda bagian dalam target ini, sehingga sesuai RPJMN atau rencana induk pelaksanaan pembangunan," katanya.
Dia menambahkan bahwa terdapat kebutuhan investasi infrastruktur 2020—2024 mencapai Rp6.445 triliun. Peran swasta diharapkan bisa mendukung kebutuhan investasi tersebut. Oleh karena itu, kerja sama dengan swasta terus didorong dalam percepatan pembangunan infrastruktur termasuk SPAM Juanda.
"SPAM Ir. H. Juanda ini unsolicited, 100 persen dari swasta jadi mendukung kebutuhan infrastruktur 2020—2024 yang kebutuhannya sangat besar Rp6.000 triliun dan swasta diharapkan bisa mendukung sebesar 42 persen," katanya.
