Bisnis.com, JAKARTA - Satgas 115 yang dibentuk di era Menteri KKP Susi Pudjiastuti resmi diperpanjang masa kerjanya oleh Menteri KKP saat ini, Edhy Prabowo. Perpanpangan masa kerja dilakukan menyusul adanya perintah dari Presiden Joko Widodo.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memastikan masa kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) bakal mengalami perpanjangan. Di masa kerja keduanya ini, Edhy mengklaim satgas sudah melakukan rapat permulaan pada Rabu (20/5/2020) kemarin.
"Karena presiden telah memberikan arahan agar Satgas 115 ini diperkuat dan menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan illegal fishing di Indonesia. Baik yang berskala nasional maupun melibatkan jaringan internasional," tutur Edhy dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Kamis (21/5/2020).
Di periode kedua ini, Edhy mengatakan bakal ada paradigma baru dalam cara kerja Satgas bentukan eks menteri Susi Pudjiastuti tersebut.
Pendekatan baru ini, menurut Edhy adalah dengan memfokusan kinerja setiap lembaga. Koordinasi, SOP, dan operasional akan diperkuat sehingga titik berat Satgas tidak cuma di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Ke depan saya mengharapkan Satgas 115 dapat membuat teroboson-terobosan baru dalam penanganan illegal fishing. Manfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan ekfektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku illegal fishing, serta mampu mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh illegal fishing," lanjut Edhy.
Sebagai catatan, Satgas 115 berisikan KKP, TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Kemaritiman dan Investasi dan Kantor Staf Kepresidenan.
Saat rapat pertama kemarin, Edhy menyebut perwakilan dari seluruh instansi ikut hadir ke kantornya.
Kinerja KKP dan perlawanan terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan illegal fishing di perairan-perairan Indonesia kini memang tengah disorot. Tak cuma China, kini beberapa negara tetangga juga mulai melakukan aktivitas di dalam wilayah Indonesia.
Rabu (20/5/2020) kemarin misal, KKP mengumumkan ada dua kapal asing berbendera Vietnam yang melakukan aktivitas di Laut Natuna Utara.
"Awak Kapal Pengawas Ditjen PSDKP-KKP sampai saat ini masih melakukan patroli pengawasan di laut untuk memastikan bahwa tidak ada satu ruang pun untuk para pencuri ikan di laut kita," tandas Edhy.
