Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Diperintah Jokowi, Menteri Edhy Perpanjang Masa Kerja Satgas 115 Buatan Susi Pudjiastuti

Satgas 115 yang dibentuk di era Menteri KKP Susi Pudjiastuti resmi diperpanjang masa kerjanya oleh Menteri KKP saat ini, Edhy Prabowo. Perpanpangan masa kerja dilakukan menyusul adanya perintah dari Presiden Joko Widodo.
Herdanang Ahmad Fauzan
Herdanang Ahmad Fauzan - Bisnis.com 21 Mei 2020  |  18:47 WIB
Ilustrasi-Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing di wilayah Laut Natuna, Kepulauan Anambar (28/12/2014). - Antara/Joko Sulistyo
Ilustrasi-Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing di wilayah Laut Natuna, Kepulauan Anambar (28/12/2014). - Antara/Joko Sulistyo

Bisnis.com, JAKARTA - Satgas 115 yang dibentuk di era Menteri KKP Susi Pudjiastuti resmi diperpanjang masa kerjanya oleh Menteri KKP saat ini, Edhy Prabowo. Perpanpangan masa kerja dilakukan menyusul adanya perintah dari Presiden Joko Widodo.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memastikan masa kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) bakal mengalami perpanjangan. Di masa kerja keduanya ini, Edhy mengklaim satgas sudah melakukan rapat permulaan pada Rabu (20/5/2020) kemarin.

"Karena presiden telah memberikan arahan agar Satgas 115 ini diperkuat dan menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan illegal fishing di Indonesia. Baik yang berskala nasional maupun melibatkan jaringan internasional," tutur Edhy dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Kamis (21/5/2020).

Di periode kedua ini, Edhy mengatakan bakal ada paradigma baru dalam cara kerja Satgas bentukan eks menteri Susi Pudjiastuti tersebut.

Pendekatan baru ini, menurut Edhy adalah dengan memfokusan kinerja setiap lembaga. Koordinasi, SOP, dan operasional akan diperkuat sehingga titik berat Satgas tidak cuma di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Ke depan saya mengharapkan Satgas 115 dapat membuat teroboson-terobosan baru dalam penanganan illegal fishing. Manfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan ekfektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku illegal fishing, serta mampu mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh illegal fishing," lanjut Edhy.

Sebagai catatan, Satgas 115 berisikan KKP, TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Kemaritiman dan Investasi dan Kantor Staf Kepresidenan.

Saat rapat pertama kemarin, Edhy menyebut perwakilan dari seluruh instansi ikut hadir ke kantornya.

Kinerja KKP dan perlawanan terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan illegal fishing di perairan-perairan Indonesia kini memang tengah disorot. Tak cuma China, kini beberapa negara tetangga juga mulai melakukan aktivitas di dalam wilayah Indonesia.

Rabu (20/5/2020) kemarin misal, KKP mengumumkan ada dua kapal asing berbendera Vietnam yang melakukan aktivitas di Laut Natuna Utara.

"Awak Kapal Pengawas Ditjen PSDKP-KKP sampai saat ini masih melakukan patroli pengawasan di laut untuk memastikan bahwa tidak ada satu ruang pun untuk para pencuri ikan di laut kita," tandas Edhy.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi illegal fishing Susi Pudjiastuti edhy prabowo
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

Foto loadmore

BisnisRegional

To top