Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah belum akan menerapkan kondisi new normal dalam waktu dekat mengingat konsentrasi penanganan Covid-19 saat ini masih terkait dengan PSBB dan larangan mudik.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Corona Update bersama Kumparan, Rabu (20/5/20). Dia menuturkan implementasi new normal di Indonesia masih harus menunggu reproduction rate atau kurva kasus Covid-19 turun. Normalnya reproduction rate di sejumlah negara itu 1,97 sampai 5,4.
"Mereka [negara] yang membuka adalah yang reproduction rate-nya itu sudah di bawah satu dan itu konsisten di bawah satu selama dua minggu," ujar Airlangga, Rabu (20/5/2020).
Oleh karena itu, dia menegaskan kunci utama new normal itu adalah faktor kesehatan. Dia menambahkan pemerintah telah melihat sejumlah daerah yang potensial untuk menjalankan new normal. Namun, kondisi daerah tersebut harus dilihat dan dikaji kembali selama 14 hari.
"Beberapa daerah ada potensi, tetapi tracking ini dilakukan tidak hanya hari, tetapi 14 hari." Saat ini, pemerintah tengah mengumpulkan data-data tersebut.
Adapun, syarat-syarat utama sebuah daerah dapat memulai kembali kegiatan ekonominya dengan skema new normal a.l. kondisi kesehatan, pelayanan kesehatan, kemampuan melakukan tes PCR, ketersediaan laboratorium dan kemampuan komunikasi daerah dengan gugus tugas.
Baca Juga
"Memang harus dibikin banyak dan dibikin secara ilmiah, karena kalau kita bicara reproduksi kita bicara soal formulasi."
Bagi Indonesia, lanjut Airlangga, ada dua penurunan kurva yang harus dikejar. Pertama adalah penurunan kurva penyakitnya dan kedua, penurunan tingkat pengangguran (unemployment rate). Oleh karena itu, dia berharap sektor tertentu atau daerah tertentu dapat menerapkan new normal dan kembali produktif. Namun, dua minggu ke depan, dia menekankan fokus pemerintah hanya terkait dengan PSBB dan larangan mudik.
