Bisnis.com, JAKARTA — Digitalisasi sebagai bagian dari program revitalisasi dinilai bisa meminimalisasi penyebaran virus corona (Covid-19) di pasar tradisional. Kendati demikian, eksekusi ide tersebut masih jalan di tempat dan menghadapi berbagai tantangan.
Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan Sihard Hajopan Pohan mengemukakan bahwa program tersebut masih berlanjut dan terus dikoordinasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Program digitalisasi sendiri disebutnya bisa meningkatkan transparansi dalam pembayaran retribusi pedagang dan memberi efisiensi dalam pembayaran.
"Pada akhirnya digitalisasi akan meningkatkan daya saing pasar rakyat dalam kegiatan perdagangan dengan toko swalayan maupun ritel modern," kata Pohan saat dihubungi, Kamis (14/5/2020).
Dalam hal menekan potensi penyebaran virus corona melalui aktivitas di pasar rakyat, Pohan mengemukakan bahwa pihaknya telah mendorong pemerintah daerah untuk mencari alternatif transaksi.
Salah satunya dengan menyediakan layanan pemesanan secara daring disertai dengan jasa pengiriman.
"Kemendag sudah melakukan kerja sama dengan Gojek untuk ambil bagian dalam alternatif perdagangan di pasar rakyat," ujarnya.
Desakan untuk digitalisasi pasar rakyat sendiri telah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 2019 lalu. Namun sampai akhir tahun, target digitalisasi 5.000 pasar rakyat yang dicanangkan Kementerian Perdagangan sejak 2015 tak kunjung memperlihatkan hasil.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengemukakan digitalisasi tidak serta-merta bisa dilakukan dalam waktu singkat mengingat konsumen di pasar tradisional cenderung tersegmentasi.
Dia mengemukakan terdapat kelompok yang tetap harus melakukan transaksi di lapangan meskipun memiliki akses internet.
"Masyarakat menengah ke bawah tidak bisa langsung memakai layanan daring, bukan karena tidak bisa memakai gawai, tapi mereka membeli sesuai kemampuan. Sementara kalau di layanan daring tidak bisa ditawar, harga sudah dipatok," ujar Abdullah.
Digitalisasi pasar rakyat pun dinilainya sulit diimplementasikan di daerah pedesaan karena karakteristik pedagang dengan literasi digital yang masih terbatas. Untuk daerah perkotaan, dia memperkirakan nilai transaksinya hanya mencapai 25 persen dari total perputaran uang di pasar tradisional.
Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati tak memungkiri jika skema digitalisasi pada pasar tradisional tidak bisa dilakukan dalam waktu relatif singkat.
Untuk di wilayah DKI Jakarta yang operasional pasarnya dikomandoi oleh PD Pasar Jaya misalnya, Enny memperkirakan implementasi layanan daring hanya mencakup 10 persen dari total transaksi.
"Alangkah baiknya kalau difasilitasi oleh pengelola, masalah di daerah tidak semua terpusat seperti DKI Jakarta yang ada PD Pasar Jaya," kata Enny.
Di sisi lain, dia pun menilai pemerintah cenderung lamban dalam memberi respons di tengah pergeseran aktivitas masyarakat akibat Covid-19. Dalam hal akses internet, pemerintah setidaknya bisa mengambil contoh pada kebijakan Malaysia yang memberi akses gratis internet kepada penduduknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
