Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial meminta dinas sosial di kabupaten dan kota untuk membuka data penerima bantuan sosial tunai (BST) yang dilaporkan ke pemerintah pusat.
Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, hal itu dibutuhkan untuk menghindari kasus salah sasaran dalam penyaluran. Dalam pelaporan data keluarga penerima bantuan, Kementerian Sosial menyatakan amat mungkin ditemui perbedaan data antara desa dan dinas sosial.
"Sangat mungkin data yang dikirim desa atau kelurahan ke dinas sosial berbeda dengan data yang dilaporkan dinas sosial ke Kemensos," katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (13/5/2020).
Dalam hal validasi data, Juliari menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengonfirmasi ulang data tersebut ke dinas sosial di daerah. Sehingga, kepastian data di daerah pun akan sangat bergantung pada keterbukaan dengan pemerintah tingkat desa atau kelurahan.
Adapun hingga Selasa (12/5/2020), Juliari mencatat penyaluran BST tahap pertama bagi masyarakat terdampak Covid-19 di luar wilayah Jabodetabek mencapai 1,52 juta keluarga atau 16,9 persen dari target penerima sebanyak 9 juta keluarga. Sementara itu, data usulan penerima dari kabupaten atau kota yang telah divalidasi mencapai 8,12 juta keluarga.
Usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Juliari pun sempat menjanjikan penyaluran bantuan akan dilakukan sebanyak dua kali sebelum Idulfitri. Bantuan ini masuk dalam skema penyaluran tahap dua yang dijadwalkan mulai diberikan pada minggu ketiga Mei.
Baca Juga
BST diberikan dalam tiga tahap untuk rentang waktu April hingga Juni dengan nominal sebesar Rp600.000 per keluarga.
"Kami berharap sebelum Idulfitri sebagian besar penerima bansos sudah dua kali menerima bansos tunai, 2 kali Rp600.000, sehingga nanti setelah Idulfitri satu kali lagi," kata Juliari.
Kendati demikian, dia tak memungkiti jika penyaluran sebanyak dua kali sebelum Idulfitri bisa dirasakan oleh semua penerima manfaat. Pasalnya, pemerintah memerlukan waktu lebih banyak untuk mengirim bantuan bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang tergolong sulit dijangkau.
Di sisi lain, data penerima BST pun disebut Juliari masih terus dibenahi. Dia mengakui sejumlah pemerintah kabupaten atau pemerintah kota menarik kembali data yang sebelumnya sudah diberikan ke pemerintah pusat.
"Ada beberapa [daerah], cukup banyak juga yang minta tarik kembali karena ada warga terdampak belum masuk [penerima manfaat], jadi proses sembari berjalan akan lebih kami sempurnakan," katanya.
