Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengubah postur anggaran belanja pada 2020 dari pagu semula senilai Rp43,11 triliun menjadi Rp32,6 triliun. Alokasi pemangkasan terbesar terdapat pada pembiayaan proyek dari surat berharga syariah negara (SBSN) di sektor Kereta Api.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kriteria efisiensi dilakukan untuk program dengan penyerapan anggaran yang rendah di bawah 90 persen, optimasi dan penundaan belanja modal untuk program strategis dengan kontrak multitahun. Selain itu juga program rapat dan perjalanan dinas hingga kegiatan operasional yang tak mendesak.
Tak hanya itu, proyek pembangunan yang desainnya belum selesai dan pembebasan lahan belum dilakukan, juga didorong menjadi proyek dengan kontrak multiyears.
Secara terperinci proyek yang diperpanjang menjadi kontrak multiyears senilai Rp2,7 triliun, program kegiatan dekomposisi senilai Rp1,2 triliun, program kegiatan yang ditunda Rp4,7 triliun dan program subsektor yang dapat dipotong senilai Rp1,6 triliun.
“Berdasarkan kriteria itu kami melakukan kegiatan exercise merealokasi anggaran. Ada satu kegiatan signifikan kereta api yang kami lakukan pengurangan karena banyak proyek pembiayaan dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka kami berikan dengan kegiatan multiyear,”jelasnya, Senin (9/5/2020).
Alhasil anggaran direktorat jenderal perkeretaapian dikurangi sebesar Rp4,7 triliun dari semula dialokasikan senilai Rp12,56 triliun menjadi Rp7,8 triliun.
Baca Juga
Sebagai gambaran sejak 2019 sebanyak lima belas proyek pembangunan infrastruktur kementrian perhubungan (kemenhub) dibiayai oleh surat berharga syariah Negara (SBSN) yang di terbitkan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu).
Proyek yang paling banyak dianggarkan adalah infrastruktur untuk membiayai 12 proyek kereta api dengan total dana hampir mencapai Rp8 triliun untuk keseluruhan proyek. Pembiayaan itu meliputi pembangunan infrastruktur kereta api, infrastruktur perhubungan darat, perhubungan laut dan proyek pehubungan udara.
Rinciannya adalah alokasi Rp7,3 Triliun untuk kereta api, kemudian selisih-nya dibagi untuk membiayai beberapa proyek lain diantaranya 1 proyek perhubungan darat (Rp31,1 miliar), 1 proyek perhubungan laut (Rp95,9 miliar), dan 1 proyek perhubungan udara (Rp239 miliar).
Pada 2018 konstruksi sebagian proyek sudah berjalan. Pembiayaan dari SBSN digunakan untuk melanjutkan proyek dan ebagian lainnya baru dimulai pada 2019.
Budi melanjutkan anggaran sektor lainnya yang cukup banyak dipangkas juga adalah perhubungan udara senilai Rp2 triliun dari Rp8,3 triliun menjadi Rp6,049 triliun. Hal tersebut dengn mempertimbangkan banyaknya pembangunan yang juga dapat dialihkan menjadi proyek tahun jamak.
Selanjutnya sektor perhubungan laut dipangkas senilai Rp1,9 triliun. Hal tersebut dikarenakan subsidi banyak dikucurkan sebesar 20 persen hingga 25 persen untuk program tol laut dan kapal perintis.
Budi melanjutkan sektor perhubungan darat paling sedikit dipangkas karena sejak dua tahun lalu programnya betermasuk yang paling banyak produktif dan sebanyak Rp230 miliar menjadi Rp5,6 triliun.
Revisi target belanja juga dilakukan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp71,7 miliar dan BLU senilai Rp1,98 miliar.
