Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memantau belanja kementerian dan lembaga yang tidak berkaitan dengan penanganan pendemi Covid-19 dengan sangat ketat.
Pemangkasan anggaran belanja K/L tersebut dimaksudkan agar dialokasikan dan difokuskan untuk menangani wabah Covid-19.
"Belanja yang tidak berkait Covid-19 ditunda dan dikunci. Belanja honor, belanja barang yang dilakukan K/L dan diserahkan ke Pemda ditahan, termasuk dalam hal ni program prioritas nasional juga ditahan," katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (8/5/2020).
Sri Mulyani mengatakan seluruh K/L diharuskan untuk mendesain ulang anggaran belanja modal. Saat ini, belanja modal yang ditunda, yaitu dari Rp209 triliun menjadi tinggal Rp158 triliun. "Ini lebih rendah dari tahun lalu," jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, pemerintah juga menunda belanja barang, anggaran yang awalnya sebesar Rp337 triliun menjadi Rp290 triliun.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan belanja pegawai juga ditunda, di antaranya anggaran untuk kenaikan tunjangan kinerja, pengangkatan CPNS, dan delayering.
Menurut Sri Mulyani hal ini dilakukan agar belanja pegawai bisa lebih diketatkan. "THR eselon II ke atas juga tidak dibayar," jelasnya.
Namun, pemerintah mengecualikan penghematan anggaran. "Yang dikecualikan antara lain belanja untuk stunting, ibu bayi, untuk penyakit menular sepertui TBC HIV, DBD. Ini kita tidak kurangi tapi perlu efisien. Penyaluran bansos juga akan diperbaiki terutama data," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
