Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa stok beras hingga akhir tahun cukup atau diperkirakan mencapai 4,7 juta ton. Pada periode Mei--Juni produki beras diproyeksi melampaui konsumsi.
“Tentunya dari perincian stok sampai akhir tahun 2020 diperkirakan stok masih bisa 4,7 juta ton,” katanya usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo melalui video conference, Selasa (5/5/2020).
Selanjutnya Bulog mendapatkan mandat dari Presiden untuk menjaga ketersediaan stok dan menjaga stabilitas harga. Bulog akan menyerap 900.000 hingga 1,4 juta ton gabah petani untuk menjaga harga stabil bagi petani.
Airlangga melanjutkan bahwa Bulog juga memiliki program bantuan sosial sebanyak 450.000 ton. Dengan demikian hal ini dapat memastikan penyerapan gabah kering petani.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga mengutarakan hal yang sama. Dia mengatakan stok beras dan juga 11 komoditas pangan pokok dalam kondisi baik. “Mudah-mudahan tidak ada aral melintang dari segi distribusi, dinamika lapangan yang bisa membuat harga tidak stabil di beberapa tempat,” katanya.
Kendati demikian, Kementerian Pertanian telah menyiapkan kemungkinan terburuk musim kemarau tahun ini. Satu upaya untuk menjaga stok pangan adalah mempercepat musim tanam kedua.
“Kami mengejar sisa air hujan atau air tanah dari lahan yang ada. Percepatan itu akan tersedia pada lahan existing, atau lahan irigasi teknis,” katanya.
Kementan juga ikut menyiapkan pembukaan lahan pertanian baru atau ekstensifikasi di Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, kementerian telah memiliki bibit khusus yang diharapkan mampu tumbuh dengan baik di lahan gambut.
“Kami sudah memiliki produksi bibit yang cukup namanya Inpara, bibit ini memang bibit untuk rawa. Kami bisa berharap bisa menuai hasil yang lebih baik dibandingkan yang pernah dilakukan pada lahan gambut yang lalu yang diasumsikan gagal itu,” katanya.
Seperti diketahui, pemerintah memiliki rencana membuka lahan pertanian baru seluas 600.000 hektare di Kalimantan Tengah. Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sepertiga lahan atau sekitar 200.000 hektare di antaranya merupakan lahan gambut yang memerlukan kajian khusus.
