Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin menjelaskan alasan delapan digital platform menjadi mitra resmi pemerintah untuk Kartu Prakerja.
Menurutnya, tidak ada penunjukan langsung dari pemerintah kepada delapan mitra dalam program Kartu Prakerja. Pasalnya, mekanisme pemilihan platform mitra Kartu Prakerja dilakukan melalui kerja sama dengan manajemen pelaksana (PMO) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Pemerintah tidak menunjuk, jadi kita dari awal mengajak bicara beberapa platform besar ada yang e-commerce, marketplace, dan platform pelatihan,” jelasnya, dalam seminar daring Rabu, (29/4/2020).
Dia menjelaskan juga bahwa pemerintah memang menitikberatkan pelaksanaan Kartu Prakerja untuk pelatihan secara daring.
Adapun, Dirjen Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengatakan bahwa bila ingin mengetahui persoalan kartu prakerja, memang harus mengetahui mulai awal sampai sekarang.
“Awalnya kami desain lama sekali, di mana ditunjukan untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan yang kami tau. Kemudian, melihat kondisi sekarang angkatan kerja 57 persen berpendidikan SD dan SMP yang peluangnya terbatas yang menyesuaikan dunia industri,” terangnya.
Baca Juga
Sementara itu, lanjutnya, penduduk Indonesia pun sedang mengalami puncak bonus demografi. Dalam hal ini, program Kartu Prakerja tengah berusaha menjawab tantangan tersebut. Keberhasilan ekonomi bergantung pada seberapa besar sebuah negara dalam menghasikan tenaga kerjaterampil.
“Harapannya peserta Kartu Prakerja jeli melihat pelatihan tersebut, sehingga program ini bisa memberi suplemen untuk modal kerja agar keterampilan yang dimiliki dan insentif ini mewujudkan peluang baru untuk bekerja,” tuturnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
