Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan bakal membuat beberapa zona merah di beberapa wilayah telah menerapkan pembatasan sosial berskala nesar (PSBB), seperti Jabodetabek, untuk meredam pergerakan perjalanan mudik masyarakat.
Kebijakan tersebut akan diberlakukan seiring dengan Presiden Joko Widodo yang telah melarang kegiatan mudik dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada tahun ini. Sebelumnya, hal serupa juga telah disampaikan kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan pegawai BUMN.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengaku telah mempersiapkan skenario larangan mudik berupa pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan.
“Kami sudah siapkan skema bagaimana kendaraan angkutan umum, kendaraan pribadi, sepeda motor tidak boleh keluar masuk zona merah,” kata Budi, Selasa (21/4/2020).
Menurutnya, pembatasan lalu lintas ini dipilih karena yang dilarang untuk melintas adalah terbatas pada angkutan penumpang saja, sedangkan angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi. Di sisi lain, untuk menegakkan peraturan diperlukan adanya sanksi atas pelanggaran.
Pihaknya menuturkan sanksi tersebut bisa diterapkan mengacu pada Undang-Undang No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Adapun, sanksi yang paling ringan adalah dengan meminta pengendara kendaraan untuk putar balik dan tidak melanjutkan perjalanan mudik.
Baca Juga
Budi menambahkan nantinya di setiap akses keluar masuk perlu adanya penyekatan-penyekatan atau pun titik pemeriksaan atau check point untuk memeriksa setiap orang yang akan keluar masuk Jabodetabek.
“Dalam melaksanakan pembatasan lalu lintas tentunya diperlukan kerja sama dengan banyak pihak, terutama jajaran kepolisian sebagai garda terdepan,” ujarnya.
.JPG?w=300&h=221)
