Bisnis.com, JAKARTA--Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kenaikan angka kemiskinan akibat pandemi virus Corona (Covid-19) tidak bisa dihindari.
Dia lantas mengungkapkan angka tersebut diformulasikan mengacu pada skenario berat ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 2,3 persen dan skenario sangat buruk dimana ekonomi bisa mengalami resesi atau tumbuh negatif.
"Kemiskinan sudah disimulasikan, angkanya memang tidak menyenangkan. Jika mengacu pada skenario berat akan ada penambahan orang miskin sebanyak 2,9 juta jiwa. Untuk skenario sangat berat, [jumlah penduduk miskin bisa bertambah] lebih dari 5 juta jiwa," katanya dalam diskusi virtual, Senin (20/4/2020).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia hingga September 2019 tercatat 9,22 persen atau setara dengan 24,79 juta jiwa.
Dia menuturkan pemerintah telah mengalokasikan kebijakan fiskal atau stimulus III sebesar Rp405,1 triliun untuk menyelamatkan kesehatan, menjaga stabilitas keuangan, dan perekonomian nasional seperti tertuang dalam Perppu 1/2020.
Salah satu program yang menjadi fokus, yaitu melindungi masyararakat terdampak dengan jaring pengamana sosial (social safety net).
Baca Juga
Beberapa program yang dilakukan, misalnya peningkatan dan perluasan program keluarga harapan (PKH), peningkatan dan perluasan Kartu Sembako, penambahan dan fleksibilitas Kartu Prakerja, pembebasan tagihan listrik, dan tambahan bantuan subsidi selisih bunga.
"Banyak update paket stimulus yang terjadi bulan April minggu ini, misalnya tambahan Kartu Sembako dan kuota Kartu Prakerja yang dinaikkan jadi 5,6 juta. Nanti, teman-teman di Kemenko akan sortir yang enggak eligible. Pembebasan tarif listrik sudah dilakukan," jelasnya.
Febrio menuturkan pemberian bantuan sosial (BLT) dan bantuan sosial tak lain untuk menjaga daya beli masyarakat.
Pasalnya, lebih dari 54 persen pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jika konsumsi rumah tangga berkurang, maka akan berdampak besar terhadap perekonomian domestik.
"Penerapan PSBB [pembatasan sosial berskala besar] membuat aktivitas masyarakat berkurang. Makanya, kami push BLT segera agar daya beli tidak jatuh terlalu dalam. Kelas menengah bisa langsung beli barang lewat e-commerce atau online, tetapi masyarakat kelas bawah enggak bisa. BLT mengurangi kesusahan mereka," ungkap Febrio.
