Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran Infrastruktur Digeser untuk Bangun Rumah Sakit & Bantu Masyarakat

Pemerintah memprioritaskan realokasi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke bidang kesehatan dan bansos.
Aktivitas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di salah satu tunnel atau terowongan di kawasan Tol Purbaleunyi KM 125, Cibeber, Cimahi Selatan, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020). Bisnis/Rachman
Aktivitas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di salah satu tunnel atau terowongan di kawasan Tol Purbaleunyi KM 125, Cibeber, Cimahi Selatan, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020). Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mulai merealokasi anggaran dari kementerian dan lembaga (K/L) untuk memitigasi dampak virus corona (Covid-19).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, penyerapan belanja K/L terbesar sampai 31 Maret 2020 untuk bidang kesehatan dan bantuan sosial. Secara umum, tingkat penyerapan pada 2020 lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 dan 2019.

Dia menuturkan pemerintah memprioritaskan realokasi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke bidang kesehatan dan bansos. Apalagi, penyerapan anggaran Kementerian PUPR pada Maret cenderung melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya (mtm).

"Belanja K/L akan berubah ceritanya karena APBN 2020 prioritasnya sekarang untuk [penanganan] Covid-19. Belanja infrastruktur akan digeser untuk bangun rumah sakit atau padat karya, untuk bantu masyarakat yang ekonominya tertekan," katanya saat konferensi pers APBN Kita via Youtube, Jumat (17/4/2020).

Sri Mulyani mengungkapkan belanja di Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkat.

Pasalnya, ada mobilisasi cukup besar dari anggaran tersebut untuk pelayanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan belanja barang pemerintah akan direalokasi, terutama untuk perjalanan dinas.

"Untuk perjalanan tahun lalu Rp6,5 triliun, tetapi tahun ini hanya Rp4,9 triliun. Ini akan terus kita kunci karena seluruh ASN tidak melakukan perjalanan," imbuhnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper