Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengatakan turut andil dalam pendataan penerima manfaat kartu prakerja.
Menparekraf Wishnutama mengatakan dalam hal ini dia bertugas untuk mengumpulkan data pekerja informal khususnya yang bekerja di sektor pariwisata dan perhotelan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk tim khusus.
“Tim ini dibentuk sebagai inisiasi dalam membantuk mengumpulkan data. Kami kesulitan dalam mengumpulkan data dan salah satu fungsi satgas ini adalah mendata. Jangan sampai terjadi tumpang tindih,” kata Wishnutama dalam sesi teleconference pada Selasa (7/4/2020).
Menurutnya, peran tim krisis dalam pendataan ini sangat penting, mengingat tim tersebut bisa mendapatkan informasi dari pelaku pariwisata.
“Belum lagi soal retribusi, pajak hingga kartu prakerja, dan ini masih dalam proses diskusi oleh lembaga terkait.”
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kemenparekraf, Ari Juliano Gema menambahkan, hingga saat ini telah diperoleh data pekerja informal sebanyak 116.067 orang yang kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Baca Juga
Dia mengatakan proses pendataan masih terus berlangsung dan akan diajukan kepada Kemenko Perekonomian untuk bisa diupayakan mendapatkan kartu prakerja.
Pada teleconference tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan pihaknya meminta para pengelola hotel dan restoran yang melakukan penutupan sementara untuk melaporkan jumlah karyawan yang dirumahkan.
Hal itu untuk kepentingan program kartu prakerja yang disiapkan oleh pemerintah sebagai stimulus bagi pekerja yang kehilangan pendapatan.
Dalam pemaparannya, saat ini terdapat 1.266 hotel di seluruh Indonesia yang melakukan penutupan sementara. Dari jumlah tersebut baru diterima laporan data dari 844 hotel dan restoran dengan total karyawan terdampak sebanyak 74.101 orang.
“Data ini masih kurang, karena kita benar-benar melakukan data cleansing supaya valid. Manajemen hotel harus peduli dengan melapor dan memberi data yang benar,”kata Haryadi.
Dia mengaku khawatir banyak karyawan yang benar-benar membutuhkan stimulus kartu prakerja namun hotel dan restoran tempat dia bekerja tidak melapor.
“Nanti datanya tidak dimasukin, malah kita yang salah. Jadi ini lambat sekali. Data harus lengkap, karena kalau tidak sesuai, kita buang,” katanya.
