Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Beri Perlindungan Bagi Pejabat Pelaksana Perppu Covid-19

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020, pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi pejabat pelaksana Perppu.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 01 April 2020  |  10:55 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3 - 2020). KTT tersebut membahas upaya negara/negara anggota G20 dalam penanganan COVID/19. Biro Pers dan Media Istana
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3 - 2020). KTT tersebut membahas upaya negara/negara anggota G20 dalam penanganan COVID/19. Biro Pers dan Media Istana

Bisnis.com, JAKARTA - Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020, pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi pejabat pelaksana Perppu.

Seperti diketahui, Perppu No. 1/2020 diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi dampak ekonomi dan keuangan akibat Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa anggota KSSK, sekretariat KSSK, pejabat Kemenkeiu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak dapat dituntut secara pidana ataupun perdata dalam pelaksanaan Perppu.


Pejabat-pejabat yang dimaksud tidak bisa digugat apabila kebijakan dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


"Dokumentasinya akan dilakukan dengan baik untuk menghindari moral hazzard. Kita undang kepolisian, kejaksaan, KPK, dan kita presentasikan ke BPK agar ada dukungan. Namun, ini bukan berarti kita tidak hati hati," ujar Sri Mulyani, Rabu (1/4/2020).


Lebih lanjut, segala tindakan yang diambil berdasarkan Perppu bukanlah objek gugatan yang dapat diajukan ke PTUN.


Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan kebijakan APBN dan APBD untuk pemulihan ekonomi nasional bukan merupakan kerugian negara.


Biaya yang dikeluarkan merupakan biaya ekonomi yang perlu dikeluarkan untuk penyelamatan ekonomi dan bukan merupakan proses kerugian negara.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

covid-19
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top